262/PMK.01/2016

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

• Ditetapkan: 30 Des 2016
• Diundangkan: 30 Des 2016

Relevan terhadapPasal 22 dan Pasal 44

229/KMK.010/2020

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2021

• Ditetapkan: 11 Mei 2020
• Diundangkan: 11 Mei 2020

Relevan terhadapMemutuskan

148/PMK.08/2017

Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jaka...

• Ditetapkan: 01 Nov 2017
• Diundangkan: 01 Nov 2017

Relevan terhadapPasal 1

UU 12 TAHUN 2018

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019

• Ditetapkan: 22 Nov 2018
• Diundangkan: 23 Nov 2018

Relevan terhadapPasal 13, Pasal 1, dan Pasal 10

87/PMK.01/2021

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 /PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024

• Ditetapkan: 01 Jul 2021
• Diundangkan: 01 Jul 2021

229/PMK.07/2011

Alokasi Kurang Bayar Dana Sarana dan Prasarana Infrastruktur Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2008 yang Dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan ...

• Ditetapkan: 21 Des 2011
• Diundangkan: 21 Des 2011

Relevan terhadapPasal 4 dan Pasal 5

196/PMK.01/2019

Pedoman Kearsipan di Lingkungan Kementerian Keuangan.

• Ditetapkan: 20 Des 2019
• Diundangkan: 23 Des 2019

PERPRES 95 TAHUN 2018

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

• Ditetapkan: 02 Okt 2018
• Diundangkan: 05 Okt 2018

PERPRES 35 TAHUN 2018

Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

• Ditetapkan: 12 Apr 2018
• Diundangkan: 16 Apr 2018

Relevan terhadapPasal 6

PERPRES 15 TAHUN 2023

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023

• Ditetapkan: 20 Feb 2023
• Diundangkan: 20 Feb 2023

Relevan terhadapPasal 8