JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 87 hasil yang relevan dengan "antidumping "
Dalam 0.006 detik
Thumbnail
PERUBAHAN | BIDANG BEA CUKAI
110/PMK.04/2019

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Per...

  • Ditetapkan: 31 Jul 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN | STEEL WIRE ROD
155/PMK.010/2015

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Steel Wire Rod.

  • Ditetapkan: 11 Agu 2015
  • Diundangkan: 11 Agu 2015
Thumbnail
BIDANG UMUM | PRODUK CANAI LANTAIAN
65/PMK.011/2013

Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi atau Baja Bukan Paduan Dari Negara ...

  • Ditetapkan: 19 Mar 2013
  • Diundangkan: 19 Mar 2013

Relevan terhadap dan

Thumbnail
BEA MASUK ANTI DUMPING | IMPOR PRODUK
13/PMK.010/2015

Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Spin Drawn Yarn (Sdy) Dari Negara Malaysia.

  • Ditetapkan: 19 Jan 2015
  • Diundangkan: 21 Jan 2015
Thumbnail
BIDANG UMUM | BIDANG FISKAL
242/PMK.010/2015

Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk H Section dan I Section Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok.

  • Ditetapkan: 23 Des 2015
  • Diundangkan: 23 Des 2015

Relevan terhadap dan

Thumbnail
BIDANG FISKAL | BIDANG UMUM
14/PMK.010/2015

Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Partially Oriented Yarn (Poy) Dari Negara Malaysia dan Thailand.

  • Ditetapkan: 19 Jan 2015
  • Diundangkan: 21 Jan 2015

Relevan terhadap dan

Thumbnail
BAJA PADUAN | BEA MASUK
12/PMK.010/2015

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk I dan H Section Dari Baja Paduan Lainnya.

  • Ditetapkan: 19 Jan 2015
  • Diundangkan: 21 Jan 2015

Relevan terhadap dan

Thumbnail
REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK | BOPET
221/PMK.010/2015

Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Biaxially Oriented Polyethylene Terephthalate (Bopet) Dari Negara India, Republik Rakyat Tiongk...

  • Ditetapkan: 07 Des 2015
  • Diundangkan: 07 Des 2015

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PENGENAAN BEA MASUK | COATED PAPER
165/PMK.010/2015

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Coated Paper dan Paper Board.

  • Ditetapkan: 31 Agu 2015
  • Diundangkan: 01 Sep 2015
Thumbnail
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH | BARANG MEWAH
177/PMK.04/2016

Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang D...

  • Ditetapkan: 18 Nov 2016
  • Diundangkan: 18 Nov 2016

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 7
  • 8
  • 9

Loading...
Quick Look - ??
  • antidumping Indonesia...
  • regulasi antidumping...
  • kebijakan perdagangan internasional...
  • dampak antidumping terhadap ekonomi...
  • mekanisme pengaduan antidumping...