JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 119 hasil yang relevan dengan "audit dokumen elektronik "
Dalam 0.027 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PRODUK HALAL | JAMINAN
PP 31 TAHUN 2019

Peraturan Pernerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jarninan Produk Halal

  • Ditetapkan: 29 Apr 2019
  • Diundangkan: 03 Mei 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
AUDIT CUKAI | PERUBAHAN
258/PMK.04/2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2011 tentang Audit Kepabeanan dan Audit Cukai.

  • Ditetapkan: 30 Des 2016
  • Diundangkan: 30 Des 2016

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BMN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG KEKAYAAN NEGARA
225/PMK.06/2021

Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

  • Ditetapkan: 31 Des 2021
  • Diundangkan: 31 Des 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BMN | BARANG MILIK NEGARA | KONTRAK KERJA SAMA
89/PMK.06/2019

Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

  • Ditetapkan: 18 Jun 2019
  • Diundangkan: 18 Jun 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PERPAJAKAN/KEPABEANAN | KHUSUS
104/PMK.010/2016

Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus.

  • Ditetapkan: 30 Jun 2016
  • Diundangkan: 30 Jun 2016

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
KEGIATAN USAHA | PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
PP 96 TAHUN 2021

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

  • Ditetapkan: 09 Sep 2021
  • Diundangkan: 09 Sep 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA
23/PMK.04/2015

Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara.

  • Ditetapkan: 06 Feb 2015
  • Diundangkan: 06 Feb 2015

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
DANA DESA | DANA DESA | PERUBAHAN KETIGA
121/PMK.07/2018

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

  • Ditetapkan: 21 Sep 2018
  • Diundangkan: 24 Sep 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
DANA DESA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
50/PMK.07/2017

Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

  • Ditetapkan: 04 Apr 2017
  • Diundangkan: 04 Apr 2017

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
NILAI PABEAN | BEA MASUK
67/PMK.04/2016

Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) atas Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk.

  • Ditetapkan: 26 Apr 2016
  • Diundangkan: 26 Apr 2016

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 7
  • 8
  • 9
  • ...
  • 12

Loading...
Quick Look - ??
  • audit dokumen elektronik...
  • pengelolaan data keuangan...
  • transparansi laporan keuangan...
  • keamanan informasi kementerian...
  • efisiensi proses audit...