JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 808 hasil yang relevan dengan "data analytics dalam kebijakan fiskal "
Dalam 0.014 detik
Thumbnail
JAMINAN KECELAKAAN KERJA | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
PP 7 TAHUN 2025

Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Perusahaan Industri padat Karya Tertentu Tahun 2025

  • Ditetapkan: 07 Feb 2025
  • Diundangkan: 07 Feb 2025
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG FISKAL
196/PMK.010/2020

Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2020

  • Ditetapkan: 14 Des 2020
  • Diundangkan: 15 Des 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
148/PMK.08/2022

Ruang Lingkup Pengelolaan Penjaminan Pemerintah oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur

  • Ditetapkan: 18 Okt 2022
  • Diundangkan: 20 Okt 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG KEKAYAAN NEGARA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
UU 1 TAHUN 2025

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

  • Ditetapkan: 24 Feb 2025
  • Diundangkan: 24 Feb 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
KMK 22/MK/PK/2025

Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 8/KM.7/2025 Tentang Penyaluran dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Tunjangan Guru Aparatur...

  • Ditetapkan: 26 Jun 2025
  • Diundangkan: 26 Jun 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PEMERINTAHAN DAERAH
UU 1 TAHUN 2022

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

  • Ditetapkan: 05 Jan 2022
  • Diundangkan: 05 Jan 2022
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
PER-8/PB/2025

Tata Cara Pembayaran Tagihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Katalog Elektronik atas Beban APBN

  • Ditetapkan: 28 Mei 2025
  • Diundangkan: 28 Mei 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
DEFISIT ANGGARAN | APBN
PMK 125 TAHUN 2024

Perkiraan Defisit dan Pembiayaan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

  • Ditetapkan: 31 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
PEDOMAN PENGELOLAAN | BADAN LAYANAN UMUM
PMK 76 TAHUN 2025

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum

  • Ditetapkan: 07 Nov 2025
  • Diundangkan: 19 Nov 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG NATIONAL SINGLE WINDOW
214/PMK.012/2022

Pengelolaan Indonesia National Single Window dan Penyelenggaraan Sistem Indonesia National Single Window

  • Ditetapkan: 28 Des 2022
  • Diundangkan: 30 Des 2022

Relevan terhadap, , dan

  • 1
  • ...
  • 7
  • 8
  • 9
  • ...
  • 81

Loading...
Quick Look - ??
  • data analytics kebijakan fiskal...
  • analisis dampak kebijakan pajak...
  • model prediksi penerimaan negara...
  • evaluasi efektivitas belanja publik...
  • pengembangan kebijakan fiskal berbasis data...