JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 106 hasil yang relevan dengan "implementasi anggaran daerah "
Dalam 0.028 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PILOTING SISTEM | BIDANG PERBENDAHARAAN
159/PMK.05/2018

Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi

  • Ditetapkan: 14 Des 2018
  • Diundangkan: 21 Des 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
95/PUU-XI/2013

Pengujian UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG ANGGARAN | ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
    142/PMK.02/2018

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negar...

    • Ditetapkan: 29 Okt 2018
    • Diundangkan: 29 Okt 2018
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH | STANDAR KOMPETENSI
    171/PMK.07/2015

    Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah

    • Ditetapkan: 09 Sep 2015
    • Diundangkan: 09 Sep 2015
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    61/PUU-XVIII/2020

    Uji Materi Pasal 77 UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN terhadap UUD 1945

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH | JABATAN FUNGSIONAL
      96/PMK.07/2015

      Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

      • Ditetapkan: 13 Mei 2015
      • Diundangkan: 13 Mei 2015
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PELAKSANAAN | TRANSFER KE DAERAH
      112/PMK.07/2016

      Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Transfer Ke Daerah yang Penggunaannya Sudah Ditentukan.

      • Ditetapkan: 12 Jul 2016
      • Diundangkan: 12 Jul 2016
      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      62/PUU-XI/2013

      Pengujian UU Nomor 17/2003

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG UMUM | PEMERINTAH PUSAT
        14/PMK.09/2017

        Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

        • Ditetapkan: 13 Feb 2017
        • Diundangkan: 13 Feb 2017
        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        48/PUU-XI/2013

        PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP UN...

          Relevan terhadap

          • 1
          • ...
          • 7
          • 8
          • 9
          • 10
          • 11

          Loading...
          Quick Look - ??
          • implementasi anggaran daerah...
          • pemantauan penggunaan anggaran...
          • efisiensi belanja publik...
          • transparansi laporan keuangan daerah...
          • strategi penganggaran partisipatif...