JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14635 (Release-364)

Ditemukan 154 hasil yang relevan dengan "otonomi fiskal "
Dalam 0.015 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PETA KAPASITAS FISKAL | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
PMK 84 TAHUN 2023

Peta Kapasitas Fiskal Daerah

  • Ditetapkan: 31 Agu 2023
  • Diundangkan: 01 Sep 2023

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
193/PMK.07/2022

Peta Kapasitas Fiskal Daerah

  • Ditetapkan: 14 Des 2022
  • Diundangkan: 16 Des 2022

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
54/PUU-XX/2022

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KAPASITAS FISKAL DAERAH | PETA KAPASITAS FISKAL
    120/PMK.07/2020

    Peta Kapasitas Fiskal Daerah

    • Ditetapkan: 31 Agu 2020
    • Diundangkan: 01 Sep 2020

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
    116/PMK.07/2021

    Peta Kapasitas Fiskal Daerah

    • Ditetapkan: 31 Agu 2021
    • Diundangkan: 01 Sep 2021

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PERIMBANGAN KEUANGAN | DAERAH
    PMK 65 TAHUN 2024

    Peta Kapasitas Fiskal Daerah

    • Ditetapkan: 19 Sep 2024
    • Diundangkan: 04 Okt 2024
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
    76/PMK.07/2022

    Pengelolaan Penerimaan dalam Rangka Otonomi Khusus

    • Ditetapkan: 18 Apr 2022
    • Diundangkan: 18 Apr 2022

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
    18/PMK.07/2023

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus

    • Ditetapkan: 28 Feb 2023
    • Diundangkan: 01 Mar 2023

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    25/PUU-XX/2022

    Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      34/PUU-XX/2022

      Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

        Relevan terhadap, , dan

        • 1
        • ...
        • 7
        • 8
        • 9
        • ...
        • 16

        Loading...
        Quick Look - ??
        • otoritas fiskal daerah...
        • pengelolaan keuangan pemerintah daerah...
        • strategi pembiayaan daerah...
        • desentralisasi fiskal...
        • peran pajak dalam otonomi daerah...