JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14635 (Release-364)

Ditemukan 979 hasil yang relevan dengan "pelayanan dasar "
Dalam 0.029 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
PP 28 TAHUN 2022

Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara

  • Ditetapkan: 31 Agu 2022
  • Diundangkan: 31 Agu 2022

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
BMN | BARANG MILIK NEGARA | KEPABEANAN DAN CUKAI
51/PMK.06/2021

Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai

  • Ditetapkan: 31 Mei 2021
  • Diundangkan: 31 Mei 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
SE-13/BC/2024

Pedoman Pembatasan Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau (HT) Awal dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Awal

  • Ditetapkan: 31 Okt 2024
  • Diundangkan: 01 Jan 1900

Relevan terhadap dan

Thumbnail
CIPTA KERJA | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | CIPTA KERJA
UU 6 TAHUN 2023

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

  • Ditetapkan: 30 Des 2022
  • Diundangkan: 30 Des 2022

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PAJAK
PMK 66 TAHUN 2023

Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura dan/a...

  • Ditetapkan: 27 Jun 2023
  • Diundangkan: 27 Jun 2023

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
160/PMK.04/2022

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia

  • Ditetapkan: 07 Nov 2022
  • Diundangkan: 14 Nov 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
DANA DESA | DANA DESA | DANA BAGI HASIL
PMK 130 TAHUN 2023

Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa

  • Ditetapkan: 29 Nov 2023
  • Diundangkan: 30 Nov 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PMK 82 TAHUN 2023

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Golden Visa yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asa...

  • Ditetapkan: 28 Agu 2023
  • Diundangkan: 30 Agu 2023
Thumbnail
PMK 130 TAHUN 2024

Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Pusat Investasi Pemerintah

  • Ditetapkan: 31 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
JASA SEWA RUANGAN | PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
102/PMK.010/2021

Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Sewa Ruangan atau Bangunan kepada Pedagang Eceran yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021

  • Ditetapkan: 30 Jul 2021
  • Diundangkan: 30 Jul 2021

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 7
  • 8
  • 9
  • ...
  • 98

Loading...
Quick Look - ??
  • pelayanan kesehatan publik...
  • anggaran pendidikan dasar...
  • program bantuan sosial...
  • efisiensi pengelolaan keuangan daerah...
  • transparansi alokasi dana pemerintah...