JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 111 hasil yang relevan dengan "pengelolaan PAD "
Dalam 0.016 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
TARIF BLU | TARIF LAYANAN BLU | KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
49/PMK.05/2015

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Yogyakarta pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

  • Ditetapkan: 16 Mar 2015
  • Diundangkan: 16 Mar 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
15/PUU-XV/2017

Pengujian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terhadap UUD Negara RI 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG UMUM | PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT
    149/PMK.01/2017

    Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Pawang Anjing Pelacak di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

    • Ditetapkan: 06 Nov 2017
    • Diundangkan: 06 Nov 2017

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENATA LAKSANA BARANG | BIDANG KEKAYAAN NEGARA
    55/PMK.06/2019

    Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang

    • Ditetapkan: 07 Mei 2019
    • Diundangkan: 08 Mei 2019
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PRANATA KEUANGAN APBN | PETUNJUK TEKNIS
    151/PMK.05/2019

    Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

    • Ditetapkan: 18 Okt 2019
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENGELOLAAN | DANA INSENTIF DAERAH
    141/PMK.07/2019

    Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

    • Ditetapkan: 14 Okt 2019
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KEMENTERIAN KEUANGAN | ORGANISASI DAN TATAKERJA
    87/PMK.01/2019

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

    • Ditetapkan: 11 Jun 2019
    • Diundangkan: 11 Jun 2019
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    SISTEM AKUNTANSI | PELAPORAN KEUANGAN
    209/PMK.05/2015

    Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah.

    • Ditetapkan: 27 Nov 2015
    • Diundangkan: 27 Nov 2015

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | BIDANG PERBENDAHARAAN
    136/PMK.05/2017

    Tarif Layanan Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Transportasi Darat pada Kementerian Perhubungan.

    • Ditetapkan: 06 Okt 2017
    • Diundangkan: 06 Okt 2017
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PELAPORAN KEUANGAN | TRANSAKSI KHUSUS
    127/PMK.05/2018

    Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus

    • Ditetapkan: 21 Sep 2018
    • Diundangkan: 24 Sep 2018

    Relevan terhadap

    • 1
    • ...
    • 7
    • 8
    • 9
    • ...
    • 12

    Loading...
    Quick Look - ??
    • pengelolaan pendapatan asli daerah...
    • strategi peningkatan PAD...
    • transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah...
    • optimalisasi sumber pendapatan daerah...
    • efisiensi penggunaan anggaran daerah...