JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 142 hasil yang relevan dengan "pengeluaran publik daerah "
Dalam 0.018 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
198/PMK.07/2021

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik

  • Ditetapkan: 22 Des 2021
  • Diundangkan: 23 Des 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
DANA ALOKASI UMUM | DANA ALOKASI KHUSUS
PMK 134 TAHUN 2023

Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusu...

  • Ditetapkan: 07 Des 2023
  • Diundangkan: 11 Des 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
18 P/HUM/2022

Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Inda...

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DEFISIT ANGGARAN | BATAS MAKSIMAL KUMULATIF
    194/PMK.07/2022

    Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maks...

    • Ditetapkan: 14 Des 2022
    • Diundangkan: 16 Des 2022

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    211/PMK.07/2022

    Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

    • Ditetapkan: 27 Des 2022
    • Diundangkan: 28 Des 2022

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
    76/PMK.07/2022

    Pengelolaan Penerimaan dalam Rangka Otonomi Khusus

    • Ditetapkan: 18 Apr 2022
    • Diundangkan: 18 Apr 2022

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    5/PUU-XVI/2018

    Pengujian UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018 terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      DANA ALOKASI KHUSUS | NONFISIK
      204/PMK.07/2022

      Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik

      • Ditetapkan: 21 Des 2022
      • Diundangkan: 23 Des 2022

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      80/PUU-XV/2017

      Pengujian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PENGELOLAAN | DANA INSENTIF DAERAH
        141/PMK.07/2019

        Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

        • Ditetapkan: 14 Okt 2019
        • 1
        • ...
        • 7
        • 8
        • 9
        • ...
        • 15

        Loading...
        Quick Look - ??
        • pengelolaan anggaran daerah...
        • transparansi pengeluaran publik...
        • evaluasi efektivitas belanja daerah...
        • akuntabilitas fiskal daerah...
        • partisipasi masyarakat dalam anggaran...