JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 259 hasil yang relevan dengan "program insentif fiskal industri energi "
Dalam 0.011 detik
Thumbnail
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH | INDUSTRI SEKTOR TERTENTU
07/PMK.011/2010

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang Dan/ atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing I...

  • Ditetapkan: 18 Jan 2010
  • Diundangkan: 18 Jan 2010

Relevan terhadap

Thumbnail
INDUSTRI SEKTOR TERTENTU | BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
261/PMK.011/2010

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing In...

  • Ditetapkan: 31 Des 2010
  • Diundangkan: 31 Des 2010

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
208/PMK.02/2020

Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021

  • Ditetapkan: 18 Des 2020
  • Diundangkan: 21 Des 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
IMPOR BARANG DAN BAHAN | BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
63/PMK.011/2013

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus dan/atau Produksi Obat Infus untuk Tahun Anggaran 2013.

  • Ditetapkan: 11 Mar 2013
  • Diundangkan: 11 Mar 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH | PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
56/PMK.011/2013

Guna Pembuatan Turbin Uap (Steam Turbine) Pembangkit Tenaga Listrik untuk Tahun Anggaran 2013.

  • Ditetapkan: 11 Mar 2013
  • Diundangkan: 11 Mar 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG UMUM | BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
58/PMK.011/2013

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen dan/atau Produk Elektronika untuk Tahun Anggaran 2013.

  • Ditetapkan: 11 Mar 2013
  • Diundangkan: 11 Mar 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG UMUM | PERAKITAN ALAT BESAR
54/PMK.011/2013

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar untuk Tahun Anggar...

  • Ditetapkan: 11 Mar 2013
  • Diundangkan: 11 Mar 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
PP 44 TAHUN 2025

Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak

  • Ditetapkan: 19 Sep 2025
  • Diundangkan: 19 Sep 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
PUPUK | IMPOR BARANG
102/PMK.011/2012

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Pupuk untuk Tahun Anggaran 2012.

  • Ditetapkan: 13 Jun 2012
  • Diundangkan: 13 Jun 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
TAHUN ANGGARAN 2009 | BAHAN BAKAR NABATI
156/PMK.011/2009

Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Bahan Bakar Nabati di dalam Negeri untuk Tahun Anggaran 2009.

  • Ditetapkan: 05 Okt 2009
  • Diundangkan: 05 Okt 2009

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 7
  • 8
  • 9
  • ...
  • 26

Loading...
Quick Look - ??
  • insentif pajak untuk industri energi...
  • program dukungan fiskal sektor energi...
  • kebijakan fiskal energi terbarukan...
  • insentif investasi energi bersih...
  • pengelolaan anggaran untuk energi efisien...