JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 83 hasil yang relevan dengan "sanksi NPWP "
Dalam 0.032 detik
Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
63/PUU-XV/2017

Pengujian UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah...

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PAJAK PERTAMBAHAN NILAI | SANKSI
    268/PMK.03/2015

    Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersif...

    • Ditetapkan: 31 Des 2015
    • Diundangkan: 31 Des 2015
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    JENIS JASA KENA PAJAK | PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
    70/PMK.03/2010

    Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

    • Ditetapkan: 31 Mar 2010
    • Diundangkan: 31 Mar 2010
    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    58/PUU-XIV/2016

    Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6...

      Thumbnail
      PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      63/PUU-XIV/2016

      Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, dan pasal ayat (2...

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI | PILOTING SISTEM
        223/PMK.05/2015

        Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

        • Ditetapkan: 15 Des 2015
        • Diundangkan: 15 Des 2015
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PENYELESAIAN PERMINTAAN KEMBALI | PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI
        76/PMK.03/2010

        Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri.

        • Ditetapkan: 31 Mar 2010
        • Diundangkan: 31 Mar 2010

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PENELITIAN | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
        256/PMK.03/2014

        Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan.

        • Ditetapkan: 30 Des 2014
        • Diundangkan: 30 Des 2014
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | TATACARA PENAGIHAN
        24/PMK.04/2011

        Tata Cara Penagihan di Bidang Cukai.

        • Ditetapkan: 07 Feb 2011
        • Diundangkan: 07 Feb 2011
        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
        25/PUU-XII/2014

        Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

          Relevan terhadap

          • 1
          • ...
          • 7
          • 8
          • 9

          Loading...
          Quick Look - ??
          • sanksi pajak...
          • kewajiban NPWP...
          • peraturan perpajakan Indonesia...
          • pelaporan pajak tepat waktu...
          • pengawasan wajib pajak...