JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 206 hasil yang relevan dengan "struktur perusahaan "
Dalam 0.016 detik
Thumbnail
KRISIS SISTEM KEUANGAN | PENCEGAHAN
UU 9 TAHUN 2016

Pencegahan dan Penangan Krisis Sistem Keuangan

  • Ditetapkan: 15 Apr 2016
  • Diundangkan: 15 Apr 2016

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG KEKAYAAN NEGARA | PENGURANGAN
PP 86 TAHUN 2012

Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perusahaan Pengelola Aset.

  • Ditetapkan: 20 Okt 2012
  • Diundangkan: 20 Okt 2012

Relevan terhadap dan

Thumbnail
IBU KOTA NEGARA | HUKUM TATA NEGARA
UU 3 TAHUN 2022

Ibu Kota Negara

  • Ditetapkan: 15 Feb 2022
  • Diundangkan: 15 Feb 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
PENYERTAAN MODAL NEGARA | PT DIRGANTARA INDONESIA
PP 73 TAHUN 2011

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Dirgantara Indonesia.

  • Ditetapkan: 29 Des 2011
  • Diundangkan: 29 Des 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG KEKAYAAN NEGARA | MODAL SAHAM
PP 78 TAHUN 2011

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Pelabuhan Indonesia Iv.

  • Ditetapkan: 29 Des 2011
  • Diundangkan: 29 Des 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
HIMPUNAN PERATURAN
197/KMK.010/2021

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2022

  • Ditetapkan: 19 Mei 2021
  • Diundangkan: 19 Mei 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
PEDOMAN PENGELOLAAN | BADAN LAYANAN UMUM
129/PMK.05/2020

Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum

  • Ditetapkan: 18 Sep 2020
  • Diundangkan: 18 Sep 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
PENYERTAAN MODAL NEGARA | MODAL SAHAM
PP 86 TAHUN 2010

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Asuransi Kredit Indonesia.

  • Ditetapkan: 27 Des 2010
  • Diundangkan: 27 Des 2010

Relevan terhadap

Thumbnail
HIMPUNAN PERATURAN
229/KMK.010/2020

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2021

  • Ditetapkan: 11 Mei 2020
  • Diundangkan: 11 Mei 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
PENYERTAAN MODAL NEGARA | JAMINAN KREDIT INDONESIA
PP 82 TAHUN 2010

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.

  • Ditetapkan: 20 Des 2010
  • Diundangkan: 20 Des 2010

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 7
  • 8
  • 9
  • ...
  • 21

Loading...
Quick Look - ??
  • struktur organisasi kementerian keuangan...
  • tatakelola perusahaan di sektor publik...
  • model organisasi kementerian...
  • fungsi unit kerja kementerian keuangan...
  • analisis efektivitas struktur organisasi...