JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 90 hasil yang relevan dengan "transparansi pengelolaan sumber daya "
Dalam 0.034 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PELAKSANAAN | TRANSFER KE DAERAH
112/PMK.07/2016

Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Transfer Ke Daerah yang Penggunaannya Sudah Ditentukan.

  • Ditetapkan: 12 Jul 2016
  • Diundangkan: 12 Jul 2016
Thumbnail
Tidak Berlaku
PELAPORAN KEUANGAN | PENERUSAN PINJAMAN
259/PMK.05/2014

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Penerusan Pinjaman.

  • Ditetapkan: 31 Des 2014
  • Diundangkan: 31 Des 2014
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | SISTEM AKUNTANSI
220/PMK.05/2016

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

  • Ditetapkan: 30 Des 2016
  • Diundangkan: 30 Des 2016
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG UMUM | PEMERINTAH PUSAT
14/PMK.09/2017

Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

  • Ditetapkan: 13 Feb 2017
  • Diundangkan: 13 Feb 2017
Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
63/PUU-XV/2017

Pengujian UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA
    102/PUU/XVI/2018

    Uji Materiil atas Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) te...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BADAN LAINNYA | PELAPORAN KEUANGAN
      235/PMK.05/2011

      Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya.

      • Ditetapkan: 23 Des 2011
      • Diundangkan: 23 Des 2011
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG PERBENDAHARAAN | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
      222/PMK.05/2016

      Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga...

      • Ditetapkan: 30 Des 2016
      • Diundangkan: 30 Des 2016
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      DIPA | PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN
      143/PMK.02/2015

      Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

      • Ditetapkan: 24 Jul 2015
      • Diundangkan: 24 Jul 2015
      Thumbnail
      PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      63/PUU-XIV/2016

      Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, dan pasal ayat (2...

        • 1
        • ...
        • 7
        • 8
        • 9

        Loading...
        Quick Look - ??
        • transparansi anggaran publik...
        • akuntabilitas pengelolaan keuangan...
        • pengawasan dana negara...
        • laporan keuangan terbuka...
        • partisipasi masyarakat dalam penganggaran...