JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15062 (Release-14)

    Ditemukan 895 hasil yang relevan dengan "pengelolaan dana pemerintah "
    Dalam 0.021 detik
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERBENDAHARAAN | MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION
    124/PMK.05/2012

    Mekanisme Pengelolaan Hibah Millennium Challenge Corporation.

    • Ditetapkan: 24 Jul 2012
    • Diundangkan: 24 Jul 2012

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    OBLIGASI DAERAH | PENERBITAN
    180/PMK.07/2015

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah.

    • Ditetapkan: 25 Sep 2015
    • Diundangkan: 25 Sep 2015
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    30/PUU-XI/2013

    Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194...

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG PERBENDAHARAAN | PELAKSANAAN
      154/PMK.05/2013

      Pelaksanaan Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

      • Ditetapkan: 13 Nov 2013
      • Diundangkan: 13 Nov 2013

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      TATACARA PENARIKAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      151/PMK.05/2011

      Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

      • Ditetapkan: 12 Sep 2011
      • Diundangkan: 12 Sep 2011

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG ANGGARAN | PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN
      171/PMK.02/2013

      Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

      • Ditetapkan: 29 Nov 2013
      • Diundangkan: 29 Nov 2013

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PELAPORAN KEUANGAN | PENERUSAN PINJAMAN
      259/PMK.05/2014

      Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Penerusan Pinjaman.

      • Ditetapkan: 31 Des 2014
      • Diundangkan: 31 Des 2014

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      48/PUU-XI/2013

      PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP UN...

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
        31 P/HUM/2017

        Uji materiil terhadap PP 33 tahun 2014 ttg jenis dan tarif atas PNBP yg berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehut...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          HUKUM KEUANGAN NEGARA
          102/PUU/XVI/2018

          Uji Materiil atas Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) te...

            Relevan terhadap, , dan

            • 1
            • ...
            • 79
            • 80
            • 81
            • ...
            • 90
            Quick Look - ??