JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 844 hasil yang relevan dengan "pengeluaran publik dan pertumbuhan ekonomi "
Dalam 0.014 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
144/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 16 ayat (1)]

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENERIMAAN/PENERUSAN | TATACARA
    PP 2 TAHUN 2006

    Tatacara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri

    • Ditetapkan: 30 Jan 2006
    • Diundangkan: 30 Jan 2006

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KOMISI PEMBERANTASAN | TINDAK PIDANA KORUPSI
    UU 30 TAHUN 2002

    Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

    • Ditetapkan: 27 Des 2002
    • Diundangkan: 27 Des 2002
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENGADILAN ANAK
    UU 3 TAHUN 1997

    Pengadilan Anak.

    • Ditetapkan: 03 Jan 1997
    • Diundangkan: 03 Jan 1997
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
    UU 20 TAHUN 1997

    Penerimaan Negara Bukan Pajak

    • Ditetapkan: 23 Nov 1997
    • Diundangkan: 23 Nov 1997
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PAJAK PENGHASILAN | TAHUN BERJALAN
    PP 47 TAHUN 1994

    Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

    • Ditetapkan: 27 Des 1994
    • Diundangkan: 27 Des 1994

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENYELENGGARAAN | USAHA PERANSURANSIAN
    PP 73 TAHUN 1992

    Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

    • Ditetapkan: 30 Okt 1992
    • Diundangkan: 30 Okt 1992
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENATAAN RUANG
    UU 24 TAHUN 1992

    Penataan Ruang.

    • Ditetapkan: 13 Okt 1992
    • Diundangkan: 13 Okt 1992

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENANAMAN MODAL ASING
    UU 1 TAHUN 1967

    Penanaman Modal Asing

    • Ditetapkan: 10 Jan 1967
    • Diundangkan: 10 Jan 1967

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PERATURAN | LALU LINTAS DEVISA
    UU 32 TAHUN 1964

    Peraturan Lalu Lintas Devisa.

    • Ditetapkan: 28 Des 1964
    • Diundangkan: 28 Des 1964

    Relevan terhadap dan

    • 1
    • ...
    • 82
    • 83
    • 84
    • 85

    Loading...
    Quick Look - ??
    • pengeluaran publik...
    • pertumbuhan ekonomi berkelanjutan...
    • efektivitas anggaran...
    • investasi infrastruktur...
    • mendorong pembangunan ekonomi...