JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15273 (Release-26)

    Ditemukan 2.071 hasil yang relevan dengan "model prediktif untuk anggaran negara "
    Dalam 0.014 detik
    Thumbnail
    BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH | KABEL SERAT OPTIK
    130/PMK.011/2014

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kabel Serat Optik untuk Tahun Anggaran 2014.

    • Ditetapkan: 16 Jun 2014
    • Diundangkan: 16 Jun 2014

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    KepDJPPR KEP-33/PU/2013

    Pedoman Penyusunan Imbal Hasil/Harga Acuan (Benchmark Yield/Price) dan Penetapan Tingkat Imbalan dalam Rangka Pelaksanaan Transaksi Surat Berharga Sya...

    • Ditetapkan: 27 Des 2013

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX | PENYERTAAN MODAL NEGARA
    PP 13 TAHUN 2013

    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perkebunan Nusantara Ix.

    • Ditetapkan: 13 Feb 2013
    • Diundangkan: 13 Feb 2013

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    MODAL SAHAM | PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII
    PP 14 TAHUN 2013

    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perkebunan Nusantara Xii.

    • Ditetapkan: 13 Feb 2013
    • Diundangkan: 13 Feb 2013

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | PROVINSI ACEH
    21/PMK.07/2013

    Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2013.

    • Ditetapkan: 08 Jan 2013
    • Diundangkan: 08 Jan 2013

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    BARANG MILIK NEGARA/DAERAH | BIDANG KEKAYAAN NEGARA
    PP 84 TAHUN 2014

    Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas.

    • Ditetapkan: 17 Okt 2014
    • Diundangkan: 17 Okt 2014

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PENYERTAAN MODAL NEGARA | JAMINAN KREDIT INDONESIA
    PP 81 TAHUN 2013

    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.

    • Ditetapkan: 10 Des 2013
    • Diundangkan: 10 Des 2013

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    BIDANG PERBENDAHARAAN | DANA
    222/PMK.05/2014

    Dana Perhitungan Fihak Ketiga.

    • Ditetapkan: 09 Des 2014
    • Diundangkan: 09 Des 2014
    • Konsolidasi

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PENGGUNA BARANG | PENDELEGASIAN KEWENANGAN
    4/PMK.06/2015

    Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang.

    • Ditetapkan: 06 Jan 2015
    • Diundangkan: 07 Jan 2015

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PEDOMAN PELAKSANAAN | PENERIMAAN NEGARA
    163/PMK.05/2013

    Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran.

    • Ditetapkan: 18 Nov 2013
    • Diundangkan: 18 Nov 2013

    Relevan terhadap, , dan

    • 1
    • ...
    • 83
    • 84
    • 85
    • ...
    • 208
    Quick Look - ??