JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14635 (Release-364)

Ditemukan 921 hasil yang relevan dengan "data visualization untuk kebijakan ekonomi "
Dalam 0.019 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PERTANGGUNGJAWABAN | TATA CARA PENGELOLAAN
03/PMK.011/2012

Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Fasilitas Dana Geothermal.

  • Ditetapkan: 04 Jan 2012
  • Diundangkan: 04 Jan 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BMN | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA | PENGELOLAAN ASET
56/PMK.08/2012

Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara yang Berasal Dari Barang Milik Negara.

  • Ditetapkan: 18 Apr 2012
  • Diundangkan: 18 Apr 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
OBLIGASI DAERAH | PENERBITAN
180/PMK.07/2015

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah.

  • Ditetapkan: 25 Sep 2015
  • Diundangkan: 25 Sep 2015
Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
113/PUU-XIII/2015

Pengujian UU Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan terhadap UUD Negara RI 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    57/PUU-XII/2014

    Pengujian UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pajak Penghasilan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      ANGGARAN | KLASIFIKASI
      101/PMK.02/2011

      Klasifikasi Anggaran.

      • Ditetapkan: 11 Jul 2011
      • Diundangkan: 11 Jul 2011
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG ANGGARAN | PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN
      171/PMK.02/2013

      Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

      • Ditetapkan: 29 Nov 2013
      • Diundangkan: 29 Nov 2013

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      SUBSIDI LISTRIK | PEMBAYARAN
      195/PMK.08/2015

      Tata Cara Penghitungan, Pengalokasian, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik.

      • Ditetapkan: 26 Okt 2015
      • Diundangkan: 27 Okt 2015
      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      84/PUU-IX/2011

      Pasal 55 dan Pasal 56 UU Akuntan Publik bertentangan dengan beberapa Pasal UUD 1945

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PEDOMAN UMUM | DANA INSENTIF DAERAH
        198/PMK.07/2009

        Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2010.

        • Ditetapkan: 03 Des 2009
        • Diundangkan: 03 Des 2009

        Relevan terhadap

        • 1
        • ...
        • 84
        • 85
        • 86
        • ...
        • 93

        Loading...
        Quick Look - ??
        • pembangunan ekonomi daerah...
        • analis data fiskal...
        • tren belanja pemerintah...
        • proyeksi pertumbuhan ekonomi...
        • pengelolaan anggaran dan pendapatan...