JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 897 hasil yang relevan dengan "mekanisme kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat "
Dalam 0.02 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
143/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara [Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12]

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    54/PUU-VI/2008

    Pengujian UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai [Pasal 66 huruf a ayat (1)]

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      93/PMK.02/2011

      Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

      • Ditetapkan: 27 Jun 2011
      • Diundangkan: 27 Jun 2011
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PENGELOLAAN HUTAN | PEMANFAATAN
      PP 6 TAHUN 2007

      Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan

      • Ditetapkan: 08 Jan 2007
      • Diundangkan: 08 Jan 2007

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      SUMBER DAYA ALAM | PANAS BUMI
      162/PMK.07/2009

      Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2006,2007, dan 2008.

      • Ditetapkan: 04 Nov 2009
      • Diundangkan: 04 Nov 2009

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM UMUM
      19/PUU-VIII/2010

      Pengujian UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [Pasal 113 ayat (2)]

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        MPR | DPD
        UU 27 TAHUN 2009

        Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

        • Ditetapkan: 29 Agu 2009
        • Diundangkan: 29 Agu 2009

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PRINSIP MENGENAL NASABAH | LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
        30/PMK.010/2010

        Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank.

        • Ditetapkan: 09 Feb 2010
        • Diundangkan: 09 Feb 2010
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        TUGAS PEMBANTUAN | DEKONSENTRASI
        PP 7 TAHUN 2008

        Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

        • Ditetapkan: 04 Feb 2008
        • Diundangkan: 04 Feb 2008
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PELUNASAN CUKAI | PENYEDIAAN
        157/PMK.04/2009

        Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya.

        • Ditetapkan: 12 Okt 2009
        • Diundangkan: 12 Okt 2009

        Relevan terhadap

        • 1
        • ...
        • 84
        • 85
        • 86
        • ...
        • 90

        Loading...
        Quick Look - ??
        • kolaborasi pemerintah dan masyarakat...
        • transparansi anggaran publik...
        • partisipasi publik dalam perencanaan keuangan...
        • penguatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan keuangan...
        • sinergi antara kementerian keuangan dan masyarakat...