JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 889 hasil yang relevan dengan "pengawasan dan evaluasi program fiskal "
Dalam 0.026 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
128/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan [Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), (7), Pasal 17 ayat (2), huruf a, c, d...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM UMUM
    19/PUU-VIII/2010

    Pengujian UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [Pasal 113 ayat (2)]

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      SISTEM AKUNTANSI | PELAPORAN
      120/PMK.05/2009

      Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transfer Ke Daerah.

      • Ditetapkan: 07 Jul 2009
      • Diundangkan: 07 Jul 2009
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR | PRINSIP MENGENAL NASABAH
      143/PMK.010/2009

      Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

      • Ditetapkan: 31 Agu 2009
      • Diundangkan: 31 Agu 2009
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      DEPARTEMEN KEUANGAN | PERUBAHAN KETIGA
      143.1/PMK.01/2009

      Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

      • Ditetapkan: 31 Agu 2009
      • Diundangkan: 31 Agu 2009
      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      143/PUU-VII/2009

      Pengujian UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara [Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12]

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI | JENIS DAN TARIF
        PP 36 TAHUN 2008

        Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

        • Ditetapkan: 19 Mei 2008
        • Diundangkan: 19 Mei 2008

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BARANG/JASA | PEDOMAN PELAKSANAAN
        Kpres 80 TAHUN 2003

        Pedoman Pelaksanaa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

        • Ditetapkan: 03 Nov 2003
        • Diundangkan: 03 Nov 2003

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        SANKSI ADMINISTRASI | DENDA DI BIDANG CUKAI
        PP 24 TAHUN ~1996

        Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Cukai.

        • Ditetapkan: 02 Apr 1996
        • Diundangkan: 02 Apr 1996
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        KOMISI PEMBERANTASAN | TINDAK PIDANA KORUPSI
        UU 30 TAHUN 2002

        Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

        • Ditetapkan: 27 Des 2002
        • Diundangkan: 27 Des 2002
        • 1
        • ...
        • 86
        • 87
        • 88
        • 89

        Loading...
        Quick Look - ??
        • pengawasan fiskal...
        • evaluasi program keuangan...
        • transparansi anggaran...
        • akuntabilitas pengeluaran publik...
        • pengelolaan keuangan negara...