144/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 16 ayat (1)]

PP 75 TAHUN 2005

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

• Ditetapkan: 30 Des 2005
• Diundangkan: 30 Des 2005

Relevan terhadapPasal 6

PP 21 TAHUN 2004

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Kementerian Negara/Lembaga

• Ditetapkan: 05 Agu 2004
• Diundangkan: 05 Agu 2004

Relevan terhadapPasal 17

UU 25 TAHUN 1999

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

• Ditetapkan: 17 Mei 1999
• Diundangkan: 17 Mei 1999

Relevan terhadapPasal 5 dan Pasal 4

UU 20 TAHUN 1997

Penerimaan Negara Bukan Pajak

• Ditetapkan: 23 Nov 1997
• Diundangkan: 23 Nov 1997

Relevan terhadapMenimbang dan Pasal 2

PP 51 TAHUN 1998

Provisi Sumber Daya Hutan

• Ditetapkan: 20 Apr 1998
• Diundangkan: 20 Apr 1998

PP 22 TAHUN 1997

Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

• Ditetapkan: 07 Jul 1997
• Diundangkan: 07 Jul 1997

UU 24 TAHUN 1992

Penataan Ruang.

• Ditetapkan: 13 Okt 1992
• Diundangkan: 13 Okt 1992

Relevan terhadapPasal 16

356/KMK.04/1986

Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Tenaga Ahli Atau Persekutuan Tenaga Ahli Sebagai Wajib Paja...

• Ditetapkan: 10 Mei 1986
• Diundangkan: 10 Mei 1986

Relevan terhadapPasal 1

Media Keuangan Agustus 2020 - Obati Ekonomi, Redakan Imbas Pandemi

Biro KLI Kementerian Keuangan

• Diterbitkan: 01 Agu 2020

Relevan terhadapHalaman 19