JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15273 (Release-26)

    Ditemukan 2.071 hasil yang relevan dengan "model prediktif untuk anggaran negara "
    Dalam 0.019 detik
    Thumbnail
    PEMBUATAN TURBIN UAP | BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
    126/PMK.011/2014

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Turbin Uap (Steam Turbine) Pembangkit Tenaga Listrik untuk Tahun Anggaran 2...

    • Ditetapkan: 16 Jun 2014
    • Diundangkan: 16 Jun 2014

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PEJABAT LELANG | KELAS II
    189/PMK.06/2017

    Pejabat Lelang Kelas Ii.

    • Ditetapkan: 08 Des 2017
    • Diundangkan: 08 Des 2017

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    BIDANG FISKAL | BIDANG UMUM
    142/PMK.010/2015

    Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewa...

    • Ditetapkan: 24 Jul 2015
    • Diundangkan: 27 Jul 2015

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PEMBUATAN SMART CARD | BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
    62/PMK.011/2013

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Smart Card Berupa Kartu Plastik, Kartu Plastik Security, Kartu Elektronik d...

    • Ditetapkan: 11 Mar 2013
    • Diundangkan: 11 Mar 2013

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    BIDANG UMUM | IMPOR BARANG DAN BAHAN
    52/PMK.011/2013

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor untuk Tahun Anggaran 2013.

    • Ditetapkan: 11 Mar 2013
    • Diundangkan: 11 Mar 2013

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    IMPOR BARANG DAN BAHAN | BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
    60/PMK.011/2013

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kabel Serat Optik untuk Tahun Anggaran 2013.

    • Ditetapkan: 11 Mar 2013
    • Diundangkan: 11 Mar 2013

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    IMPOR BARANG DAN BAHAN | BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
    63/PMK.011/2013

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kemasan Infus dan/atau Produksi Obat Infus untuk Tahun Anggaran 2013.

    • Ditetapkan: 11 Mar 2013
    • Diundangkan: 11 Mar 2013

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    BIDANG UMUM | PERAKITAN ALAT BESAR
    54/PMK.011/2013

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar untuk Tahun Anggar...

    • Ditetapkan: 11 Mar 2013
    • Diundangkan: 11 Mar 2013

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    KAPAL | IMPOR BARANG DAN BAHAN
    57/PMK.011/2013

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan dan/atau Perbaikan Kapal untuk Tahun Anggaran 2013.

    • Ditetapkan: 11 Mar 2013
    • Diundangkan: 11 Mar 2013

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    TATA CARA | PEMBERIAN
    PP 42 TAHUN 2013

    Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

    • Ditetapkan: 23 Mei 2013
    • Diundangkan: 23 Mei 2013

    Relevan terhadap

    • 1
    • ...
    • 88
    • 89
    • 90
    • ...
    • 208
    Quick Look - ??