JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 923 hasil yang relevan dengan "reformasi perpajakan untuk negara berkembang "
Dalam 0.015 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PENGAWASAN | KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
PP 2 TAHUN 2009

Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Pengawasan atas Pemasuken dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan yang Telah Dit...

  • Ditetapkan: 16 Feb 2009
  • Diundangkan: 16 Feb 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
70/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah [Pasal 6 dan Pasal 15 ayat (1) huruf b...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    143/PUU-VII/2009

    Pengujian UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara [Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12]

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      ORGANISASI | DEPARTEMEN KEUANGAN
      76/PMK.01/2009

      Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Departemen Keuangan.

      • Ditetapkan: 21 Apr 2009
      • Diundangkan: 21 Apr 2009
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      SISTEM AKUNTANSI | PELAPORAN
      28/PMK.05/2010

      Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman.

      • Ditetapkan: 04 Feb 2010
      • Diundangkan: 04 Feb 2010
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      SISTEM AKUNTANSI | PELAPORAN
      120/PMK.05/2009

      Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transfer Ke Daerah.

      • Ditetapkan: 07 Jul 2009
      • Diundangkan: 07 Jul 2009
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PELUNASAN CUKAI | PENYEDIAAN
      157/PMK.04/2009

      Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya.

      • Ditetapkan: 12 Okt 2009
      • Diundangkan: 12 Okt 2009

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      APBN | PEDOMAN PELAKSANAAN
      Kpres 72 TAHUN 2004

      Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

      • Ditetapkan: 06 Sep 2004
      • Diundangkan: 06 Sep 2004
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PERUBAHAN NAMA | KABUPATEN
      PP 5 TAHUN 2006

      Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

      • Ditetapkan: 23 Feb 2006
      • Diundangkan: 23 Feb 2006
      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      144/PUU-VII/2009

      Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 16 ayat (1)]

        Relevan terhadap

        • 1
        • ...
        • 88
        • 89
        • 90
        • ...
        • 93

        Loading...
        Quick Look - ??
        • reformasi perpajakan negara berkembang...
        • kebijakan perpajakan yang berkeadilan...
        • digitalisasi sistem perpajakan...
        • penguatan basis pajak...
        • transparansi dan akuntabilitas perpajakan...