JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 307 hasil yang relevan dengan "alokasi dana program "
Dalam 0.012 detik
Thumbnail
BIDANG ANGGARAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
PP 17 TAHUN 2022

Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusan...

  • Ditetapkan: 18 Apr 2022
  • Diundangkan: 18 Apr 2022

Relevan terhadap dan

Thumbnail
TATACARA PENYEDIAAN | PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
208/PMK.02/2015

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Neg...

  • Ditetapkan: 20 Nov 2015
  • Diundangkan: 20 Nov 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
DANA IURAN | BIDANG ANGGARAN
252/PMK.02/2015

Tata Cara Penyediaan,Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian Bagi Prajurit Tentara Nasional I...

  • Ditetapkan: 30 Des 2015
  • Diundangkan: 30 Des 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
PENGHASILAN BRUTO | PERUBAHAN KEDUA
207/PMK.010/2015

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 tentang Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan Dari...

  • Ditetapkan: 20 Nov 2015
  • Diundangkan: 20 Nov 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
PER-8/PB/2021

Petunjuk Teknis Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak Secara Elektronik

  • Ditetapkan: 08 Sep 2021
  • Diundangkan: 08 Sep 2021

Relevan terhadap dan

Thumbnail
TATA CARA | REVISI ANGGARAN
10/PMK.02/2017

Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017.

  • Ditetapkan: 30 Jan 2017
  • Diundangkan: 30 Jan 2017

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
PER-2/PB/2022

Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum

  • Ditetapkan: 11 Feb 2022
  • Diundangkan: 11 Feb 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
PER-20/PB/2020

Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2020

  • Ditetapkan: 30 Sep 2020
  • Diundangkan: 30 Sep 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
KONTRIBUSI IURAN | PESERTA PEKERJA
78/PMK.02/2020

Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan ...

  • Ditetapkan: 30 Jun 2020
  • Diundangkan: 30 Jun 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
PENYEDIAAN | TATA CARA
PMK 50 TAHUN 2023

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Tahap Pertama

  • Ditetapkan: 28 Apr 2023
  • Diundangkan: 10 Mei 2023

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 8
  • 9
  • 10
  • ...
  • 31

Loading...
Quick Look - ??
  • alokasi dana publik...
  • efisiensi anggaran pemerintah...
  • pengelolaan keuangan negara...
  • strategi pembiayaan pembangunan...
  • transparansi pengeluaran pemerintah...