JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 107 hasil yang relevan dengan "energi terbarukan "
Dalam 0.01 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
PP 81 TAHUN 2019

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

  • Ditetapkan: 20 Nov 2019
  • Diundangkan: 25 Nov 2019

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
DANA ALOKASI UMUM | DANA OTONOMI KHUSUS
139/PMK.07/2019

Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus

  • Ditetapkan: 07 Okt 2019
  • Diundangkan: 01 Jan 1900
  • Konsolidasi

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
19/PUU-XX/2022

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG ANGGARAN | SUBSIDI BAHAN BAKAR
    2/PMK.02/2015

    Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggun...

    • Ditetapkan: 06 Jan 2015
    • Diundangkan: 06 Jan 2015

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    89/PUU-XVI/2018

    Pengujian UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PERTANGGUNGJAWABAN | TATA CARA PENGELOLAAN
      03/PMK.011/2012

      Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Fasilitas Dana Geothermal.

      • Ditetapkan: 04 Jan 2012
      • Diundangkan: 04 Jan 2012

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PERUBAHAN KEDUA
      PP 105 TAHUN 2015

      Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan

      • Ditetapkan: 22 Des 2015
      • Diundangkan: 28 Des 2015

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | DANA PEMBIAYAAN
      62/PMK.08/2017

      Pengelolaan Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi pada Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Sarana Multi Infrastruktur.

      • Ditetapkan: 12 Mei 2017
      • Diundangkan: 12 Mei 2017
      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      16/PUU-XIV/2016

      Pengujuan UU 47 tahun 2009 tentang APBN TA 2010 terhadap UUD 1945

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | KEMENTERIAN ESDM
        PP 9 TAHUN 2012

        Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

        • Ditetapkan: 06 Jan 2012
        • Diundangkan: 06 Jan 2012

        Relevan terhadap, , dan

        • 1
        • ...
        • 8
        • 9
        • 10
        • 11

        Loading...
        Quick Look - ??
        • energi terbarukan Indonesia...
        • kebijakan fiskal energi hijau...
        • investasi energi terbarukan...
        • insentif pajak untuk energi bersih...
        • dukungan keuangan untuk proyek energi terbarukan...