JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 231 hasil yang relevan dengan "jenis surat utang "
Dalam 0.008 detik
Thumbnail
PEMBAYARAN BEA MASUK | DIRJEN BEA CUKAI
PER-33/BC/2016

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Kepabeanan dan Cukai Secara Elektronik

  • Ditetapkan: 01 Agu 2016

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG UMUM | TAHUN ANGGARAN 2014
132/PMK.011/2014

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Rumah Sakit untuk Tahun Anggaran 2014.

  • Ditetapkan: 16 Jun 2014
  • Diundangkan: 16 Jun 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH | PEMBUATAN KARPET
120/PMK.011/2014

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Karpet dan/atau Permadani untuk Tahun Anggaran 2014.

  • Ditetapkan: 16 Jun 2014
  • Diundangkan: 16 Jun 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH | PERALATAN TELEKOMUNIKASI
129/PMK.011/2014

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Peralatan Telekomunikasi untuk Tahun Anggaran 2014.

  • Ditetapkan: 16 Jun 2014
  • Diundangkan: 16 Jun 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH | KABEL SERAT OPTIK
130/PMK.011/2014

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Kabel Serat Optik untuk Tahun Anggaran 2014.

  • Ditetapkan: 16 Jun 2014
  • Diundangkan: 16 Jun 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
IMPOR BARANG DAN BAHAN | BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
248/PMK.011/2014

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing In...

  • Ditetapkan: 24 Des 2014
  • Diundangkan: 24 Des 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG BEA CUKAI | ANTI DUMPING
55/PMK.04/2015

Tata Cara Pemungutan dan Pengembalian Bea Masuk dalam Rangka Tindakan Antidumping, Tindakan Lmbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

  • Ditetapkan: 17 Mar 2015
  • Diundangkan: 17 Mar 2015

Relevan terhadap dan

Thumbnail
TATA CARA | TAHUN ANGGARAN 2019
206/PMK.02/2018

Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019

  • Ditetapkan: 31 Des 2018
  • Diundangkan: 31 Des 2018
Thumbnail
GANTI KERUGIAN NEGARA | KEMENTERIAN KEUANGAN
218/PMK.01/2017

Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Keuangan.

  • Ditetapkan: 29 Des 2017
  • Diundangkan: 29 Des 2017
Thumbnail
PENERIMAAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
PerDJPB PER-1/PB/2019

Petunjuk Teknis Penyelesaian atas Kelebihan Pelimpahan Penerimaan Negara

  • Ditetapkan: 06 Mar 2019

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 8
  • 9
  • 10
  • ...
  • 24

Loading...
Quick Look - ??
  • surat utang negara...
  • obligasi pemerintah...
  • instrumen investasi...
  • manajemen utang publik...
  • kebijakan fiskal dan utang...