JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 130 hasil yang relevan dengan "pendanaan proyek "
Dalam 0.009 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
INFRASTRUKTUR | PERUBAHAN | PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH
129/PMK.08/2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Kuangan Nomor 265/PMK.08/2015 tentang Fasilitas dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pem...

  • Ditetapkan: 23 Agu 2016
  • Diundangkan: 23 Agu 2016
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PENGELOLAAN KAS
82/PMK.05/2018

Pengelolaan Kas dan Investasi Badan Layanan Umum

  • Ditetapkan: 30 Jul 2018
  • Diundangkan: 30 Jul 2018

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
32 P/HUM/2021

Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 73 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang B...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    INFRASTRUKTUR | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH
    265/PMK.08/2015

    Fasilitas dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

    • Ditetapkan: 31 Des 2015
    • Diundangkan: 31 Des 2015

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    INFRASTRUKTUR | PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) | PENGEMBANG LISTRIK SWASTA
    173/PMK.011/2014

    Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha Kepada Pt Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik dengan Menggunak...

    • Ditetapkan: 22 Agu 2014
    • Diundangkan: 22 Agu 2014

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
    44/PMK.08/2014

    Tata Cara Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembiayaan Proyek/Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

    • Ditetapkan: 27 Feb 2014
    • Diundangkan: 27 Feb 2014

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERBENDAHARAAN | TATACARA PENARIKAN
    121/PMK.05/2016

    Tata Cara Penarikan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Daerah.

    • Ditetapkan: 26 Jul 2016
    • Diundangkan: 26 Jul 2016

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG UMUM | JAMINAN KELAYAKAN
    225/PMK.011/2013

    Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha Pt Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik dengan Menggunakan Ener...

    • Ditetapkan: 31 Des 2013
    • Diundangkan: 31 Des 2013

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    INFRASTRUKTUR | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | TATACARA PEMBAYARAN
    260/PMK.08/2016

    Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur.

    • Ditetapkan: 30 Des 2016
    • Diundangkan: 30 Des 2016
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEMBIAYAAN | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
    113/PMK.08/2013

    Tata Cara Pembiayaan Proyek/Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

    • Ditetapkan: 01 Agu 2013
    • Diundangkan: 01 Agu 2013

    Relevan terhadap

    • 1
    • ...
    • 8
    • 9
    • 10
    • ...
    • 13

    Loading...
    Quick Look - ??
    • pendanaan proyek infrastruktur...
    • pembiayaan publik...
    • manajemen risiko keuangan...
    • mekanisme investasi pemerintah...
    • analisis kelayakan proyek...