JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 111 hasil yang relevan dengan "pengelolaan PAD "
Dalam 0.02 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
REVISI ANGGARAN | TAHUN ANGGARAN 2020
210/PMK.02/2019

Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020

  • Ditetapkan: 31 Des 2019
  • Diundangkan: 31 Des 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PENERIMAAN NEGARA | PERUBAHAN
115/PMK.05/2017

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.

  • Ditetapkan: 15 Agu 2017
  • Diundangkan: 15 Agu 2017

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
30/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENERIMAAN NEGARA | PENGEMBALIAN
    96/PMK.05/2017

    Tata Cara Pembayaran atas Transaksi Pengembalian Penerimaan Negara.

    • Ditetapkan: 18 Jul 2017
    • Diundangkan: 18 Jul 2017
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    41/PUU-XVIII/2020

    Uji materi Pasal 2 ayat (6) dan pasal 32 ayat (2) UU Ketentuan Umum Perpajakan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH | JABATAN FUNGSIONAL
      96/PMK.07/2015

      Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

      • Ditetapkan: 13 Mei 2015
      • Diundangkan: 13 Mei 2015
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      OBLIGASI DAERAH | PENERBITAN
      180/PMK.07/2015

      Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah.

      • Ditetapkan: 25 Sep 2015
      • Diundangkan: 25 Sep 2015
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      STANDAR | PENILAI PEMERINTAH
      211/PMK.06/2018

      Standar, Uji, dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah

      • Ditetapkan: 31 Des 2018
      • Diundangkan: 31 Des 2018
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      DANA DESA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      50/PMK.07/2017

      Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

      • Ditetapkan: 04 Apr 2017
      • Diundangkan: 04 Apr 2017
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BMN | PERUBAHAN | PENGGUNAAN
      87/PMK.06/2016

      Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.

      • Ditetapkan: 23 Mei 2016
      • Diundangkan: 25 Mei 2016

      Relevan terhadap

      • 1
      • ...
      • 8
      • 9
      • 10
      • 11
      • 12

      Loading...
      Quick Look - ??
      • pengelolaan pendapatan asli daerah...
      • strategi peningkatan PAD...
      • transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah...
      • optimalisasi sumber pendapatan daerah...
      • efisiensi penggunaan anggaran daerah...