JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 165 hasil yang relevan dengan "program perlindungan masyarakat "
Dalam 0.017 detik
Thumbnail
TENAGA KERJA | JAMINAN SOSIAL
UU 3 TAHUN 1992

Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

  • Ditetapkan: 17 Feb 1992
  • Diundangkan: 17 Feb 1992

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
ASURANSI | USAHA
UU 2 TAHUN 1992

Usaha Perasuransian

  • Ditetapkan: 11 Feb 1992
  • Diundangkan: 11 Feb 1992

Relevan terhadap dan

Thumbnail
KESEJAHTERAAN SOSIAL | KETENTUAN POKOK
UU 6 TAHUN 1974

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

  • Ditetapkan: 06 Nov 1974
  • Diundangkan: 06 Nov 1974

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
54/PUU-XX/2022

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    25/PUU-XX/2022

    Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
      215/PMK.07/2021

      Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

      • Ditetapkan: 31 Des 2021
      • Diundangkan: 31 Des 2021

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      32 P/HUM/2021

      Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 73 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang B...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        6/PUU-XVIII/2020

        Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) UU BPJS, menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi penurunan manfaat

          Relevan terhadap, , dan

          Thumbnail
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
          6/PUU-XVIII/2020

          menjatuhkan pPengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indon...

            Relevan terhadap, , dan

            Thumbnail
            HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
            36 P/HUM/2020

            Permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 1 ayat (1) huruf h dan Pasal 1 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 ...

              Relevan terhadap, , dan

              • 1
              • ...
              • 8
              • 9
              • 10
              • ...
              • 17

              Loading...
              Quick Look - ??
              • perlindungan sosial...
              • program bantuan tunai...
              • kebijakan fiskal untuk masyarakat...
              • pengelolaan dana sosial...
              • pembangunan ekonomi inklusif...