JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14635 (Release-364)

Ditemukan 105 hasil yang relevan dengan "teknik random sampling untuk data pemerintah "
Dalam 0.039 detik
Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
63/PUU-XIV/2016

Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, dan pasal ayat (2...

    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    58/PUU-XIV/2016

    Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6...

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA
      102/PUU/XVI/2018

      Uji Materiil atas Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) te...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        SISTEM | TRANSAKSI ELEKTRONIK
        PP 82 TAHUN 2012

        Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

        • Ditetapkan: 12 Okt 2012
        • Diundangkan: 12 Okt 2012

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        OBLIGASI DAERAH | PENERBITAN
        180/PMK.07/2015

        Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah.

        • Ditetapkan: 25 Sep 2015
        • Diundangkan: 25 Sep 2015
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        DIPA | PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN
        143/PMK.02/2015

        Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

        • Ditetapkan: 24 Jul 2015
        • Diundangkan: 24 Jul 2015
        Thumbnail
        PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        113/PUU-XIII/2015

        Pengujian UU Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan terhadap UUD Negara RI 1945

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          TARIF BLU | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
          68/PMK.05/2015

          Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

          • Ditetapkan: 27 Mar 2015
          • Diundangkan: 27 Mar 2015
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          TARIF BLU | TARIF LAYANAN BLU | BIDANG PERBENDAHARAAN
          69/PMK.05/2015

          Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Diponegoro pada Kementerian Riset, Teknologi, Dana Pendidikan Tinggi.

          • Ditetapkan: 27 Mar 2015
          • Diundangkan: 27 Mar 2015
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA
          62/PMK.04/2011

          Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara.

          • Ditetapkan: 30 Mar 2011
          • Diundangkan: 30 Mar 2011

          Relevan terhadap

          • 1
          • ...
          • 8
          • 9
          • 10
          • 11

          Loading...
          Quick Look - ??
          • random sampling dalam pengelolaan data pemerintah...
          • teknik random sampling untuk audit keuangan...
          • pemanfaatan random sampling di kementerian keuangan...
          • metode random sampling untuk evaluasi program pemerintah...
          • penerapan random sampling dalam penelitian kebijakan publik...