JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 310 hasil yang relevan dengan "transparansi dan akuntabilitas program ZIS "
Dalam 0.028 detik
Thumbnail
STATUTA | INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PP 66 TAHUN 2013

Statuta Institut Pertanian Bogor.

  • Ditetapkan: 14 Okt 2013
  • Diundangkan: 14 Okt 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | OPERATOR EKONOMI
PMK 137 TAHUN 2023

Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator)

  • Ditetapkan: 08 Des 2023
  • Diundangkan: 12 Des 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
PENJUALAN SAHAM | PT SEMEN BATURAJA
PP 39 TAHUN 2013

Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Semen Baturaja.

  • Ditetapkan: 21 Mei 2013
  • Diundangkan: 21 Mei 2013

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PENYELENGGARAAN | PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PP 12 TAHUN 2017

Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

  • Ditetapkan: 05 Apr 2017
  • Diundangkan: 07 Apr 2017

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG ANGGARAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
PERPRES 52 TAHUN 2023

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024

  • Ditetapkan: 09 Sep 2023
  • Diundangkan: 09 Sep 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
PMK 39 TAHUN 2024

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025

  • Ditetapkan: 31 Mei 2024
  • Diundangkan: 05 Jul 2024
Thumbnail
PENGELOLAAN | PENDIDIKAN TINGGI
PP 4 TAHUN 2014

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

  • Ditetapkan: 30 Jan 2014
  • Diundangkan: 30 Jan 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PENGADAAN BARANG DAN JASA
168/PMK.01/2011

Pengadaan Barang dan Jasa, Arbiter, Penganggaran dan Pembiayaan Terkait Penanganan Permohonan Arbitrase Rafat Ali Rizvi di International Centre For Se...

  • Ditetapkan: 09 Nov 2011
  • Diundangkan: 09 Nov 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
SISTEM PEMERINTAHAN | BERBASIS ELEKTRONIK
PERPRES 95 TAHUN 2018

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

  • Ditetapkan: 02 Okt 2018
  • Diundangkan: 05 Okt 2018
Thumbnail
BIDANG UMUM | DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
262/PMK.01/2016

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

  • Ditetapkan: 30 Des 2016
  • Diundangkan: 30 Des 2016

Relevan terhadap, , dan

  • 1
  • ...
  • 8
  • 9
  • 10
  • ...
  • 31

Loading...
Quick Look - ??
  • transparansi pengelolaan ZIS...
  • akuntabilitas dana ZIS...
  • laporan keuangan program ZIS...
  • evaluasi program ZIS...
  • mekanisme pelaporan ZIS...