JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 683 hasil yang relevan dengan "transparansi data dalam transaksi digital "
Dalam 0.011 detik
Thumbnail
MINYAK BUMI DAN GAS ALAM | TATA CARA
PMK 139 TAHUN 2024

Tata Cara Pembayaran atas Tagihan kepada Pemerintah dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

  • Ditetapkan: 31 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
PER-17/PB/2021

Tata Cara Penerbitan Kode Billing Penerimaan Negara Lainnya Melalui Billing Perbendaharaan

  • Ditetapkan: 31 Des 2021
  • Diundangkan: 31 Des 2021

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
DANA BAGI HASIL | SAWIT
PMK 10 TAHUN 2026

Pengelolaan Dana Bagi HasilPerkebunan Sawit

  • Ditetapkan: 03 Mar 2026
  • Diundangkan: 06 Mar 2026

Relevan terhadap

Thumbnail
BMN | IBU KOTA NEGARA | BARANG MILIK NEGARA
139/PMK.08/2022

Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Pemanfaatan Barang Milik Negara dan/atau Pemindahtanganan Barang Milik Negara dalam Rangka Persiap...

  • Ditetapkan: 13 Sep 2022
  • Diundangkan: 16 Sep 2022

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PENUGASAN KHUSUS
183/PMK.08/2021

Penugasan Khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

  • Ditetapkan: 14 Des 2021
  • Diundangkan: 14 Des 2021

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
149/PMK.04/2022

Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang d...

  • Ditetapkan: 24 Okt 2022
  • Diundangkan: 27 Okt 2022

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
145/PMK.04/2022

Pengembalian Bea Masuk yang telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang lain dengan Tujuan untuk Dieksp...

  • Ditetapkan: 18 Okt 2022
  • Diundangkan: 21 Okt 2022

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
12/PMK.04/2023

Tata Cara Penyetoran Saldo Mengendap Di Rekening Lainnya yang Dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Kas Negara

  • Ditetapkan: 22 Feb 2023
  • Diundangkan: 24 Feb 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
PER-17/PB/2024

Tata Cara Pembayaran Tagihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Katalog Elektronik atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

  • Ditetapkan: 19 Des 2024
  • Diundangkan: 19 Des 2024

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PERUBAHAN KETIGA | BIDANG PAJAK
PMK 54 TAHUN 2025

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Pe...

  • Ditetapkan: 25 Jul 2025
  • Diundangkan: 28 Jul 2025

Relevan terhadap

  • 1
  • ...
  • 8
  • 9
  • 10
  • ...
  • 69

Loading...
Quick Look - ??
  • transparansi data transaksi...
  • kebijakan keterbukaan informasi...
  • audit digital transaksi keuangan...
  • perlindungan data pribadi...
  • sistem pelaporan keuangan terbuka...