JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 10.000 hasil
Dalam 0.003 detik
Thumbnail
BIDANG PAJAK | PELABUHAN
PP 74 TAHUN 2015

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kepelabuhanan Tertentu Kepada Perusahaan Angkutan Laut yang Melakukan Kegiatan Angkutan Laut Lu...

  • Ditetapkan: 01 Okt 2015
Thumbnail
Tidak Berlaku
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | BIDANG PERBENDAHARAAN
177/PMK.05/2015

Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

  • Ditetapkan: 21 Sep 2015
  • Diundangkan: 21 Sep 2015
Thumbnail
Tidak Berlaku
SISTEM AKUNTANSI | UTANG PEMERINTAH
181/PMK.05/2015

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah.

  • Ditetapkan: 25 Sep 2015
  • Diundangkan: 25 Sep 2015
Thumbnail
BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | TAHUN ANGGARAN 2015
179/PMK.07/2015

Pedoman Umum dan Rincian Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Tahun Anggaran 2015.

  • Ditetapkan: 25 Sep 2015
  • Diundangkan: 25 Sep 2015
Thumbnail
Tidak Berlaku
PENDAFTARAN | PENGUSAHA KENA PAJAK
182/PMK.03/2015

Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Pencabutan Pengukuhan Pengusa...

  • Ditetapkan: 30 Sep 2015
  • Diundangkan: 30 Sep 2015
Thumbnail
INFRASTRUKTUR | LEMBAGA KEUANGAN | JAMINAN PEMERINTAH
189/PMK.08/2015

Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung Dari Lembaga Keuangan Internasional Kep...

  • Ditetapkan: 06 Okt 2015
  • Diundangkan: 08 Okt 2015
Thumbnail
Tidak Berlaku
INFRASTRUKTUR | BADAN USAHA | INFRASTRUKTUR
190/PMK.08/2015

Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

  • Ditetapkan: 06 Okt 2015
  • Diundangkan: 08 Okt 2015
Thumbnail
PERPAJAKAN | PENILAIAN KEMBALI
191/PMK.010/2015

Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016.

  • Ditetapkan: 15 Okt 2015
  • Diundangkan: 20 Okt 2015
Thumbnail
Tidak Berlaku
PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU | FASILITAS
192/PMK.03/2015

Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Pertambahan Nilai yang Seharusnya Tidak Mendapat Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/at...

  • Ditetapkan: 20 Okt 2015
  • Diundangkan: 20 Okt 2015
Thumbnail
Tidak Berlaku
FASILITAS | PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PP 69 TAHUN 2015

Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

  • Ditetapkan: 16 Sep 2015
  • Diundangkan: 16 Sep 2015
  • 1
  • ...
  • 8
  • 9
  • 10
  • ...
  • 1000

Loading...
Quick Look - ??
  • pengelolaan anggaran publik...
  • efisiensi pengeluaran negara...
  • investasi berkelanjutan...
  • kebijakan fiskal yang responsif...
  • transparansi keuangan pemerintah...