JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 910 hasil yang relevan dengan "Transparansi dan akuntabilitas keuangan publik "
Dalam 0.02 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN | RADAR
80/PMK.05/2007

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar...

  • Ditetapkan: 18 Jul 2007
  • Diundangkan: 18 Jul 2007
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
144/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 16 ayat (1)]

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | INFORMASI
    PP 11 TAHUN 2001

    Informasi Keuangan Daerah

    • Ditetapkan: 19 Mar 2001
    • Diundangkan: 19 Mar 2001
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI | JENIS DAN TARIF
    PP 36 TAHUN 2008

    Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

    • Ditetapkan: 19 Mei 2008
    • Diundangkan: 19 Mei 2008

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KOMISI PEMBERANTASAN | TINDAK PIDANA KORUPSI
    UU 30 TAHUN 2002

    Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

    • Ditetapkan: 27 Des 2002
    • Diundangkan: 27 Des 2002

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    RENCANA KERJA PEMERINTAH
    PP 20 TAHUN 2004

    Rencana Kerja Pemerintah

    • Ditetapkan: 05 Agu 2004
    • Diundangkan: 05 Agu 2004
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HARTA BERWUJUD | PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS MUBI NEGARA
    83/KMK.04/1999

    Penyusutan atas Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan Kontraktor yang Melakukan Kontrak Bagi Hasil di Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di ...

    • Ditetapkan: 25 Feb 1999
    • Diundangkan: 25 Feb 1999
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KEUANGAN | PERIMBANGAN
    UU 25 TAHUN 1999

    Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

    • Ditetapkan: 17 Mei 1999
    • Diundangkan: 17 Mei 1999

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 | PENUNJUKAN
    965/KMK.04/1983

    Badan-Badan Tertentu yang Ditetapkan Sebagai Pemungut Pajak atas Penghasilan Dari Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha, Dasar Pemungutan, Tarip S...

    • Ditetapkan: 31 Des 1983
    • Diundangkan: 31 Des 1983

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA
    Specific Grant: Reformasi Kebijakan Pemberian Dana Alokasi Umum Kepada Daerah Otonom Provinsi/kabupaten/kota

    Puji Prasetyo

    • Diterbitkan: 30 Jan 2023

    Relevan terhadap dan

    • 1
    • ...
    • 89
    • 90
    • 91

    Loading...
    Quick Look - ??
    • Transparansi keuangan publik...
    • Akuntabilitas laporan keuangan...
    • Sistem pelaporan keuangan terbuka...
    • Pengelolaan anggaran publik...
    • Audit keuangan independen...