UU 30 TAHUN 2002

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

• Ditetapkan: 27 Des 2002
• Diundangkan: 27 Des 2002

Relevan terhadapPasal 14

Kpres 81 TAHUN 2003

Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

• Ditetapkan: 03 Nov 2003
• Diundangkan: 03 Nov 2003

Relevan terhadapHalaman 3

PP 44 TAHUN 2004

Perencanaan Hutan

• Ditetapkan: 18 Okt 2004
• Diundangkan: 18 Okt 2004

Relevan terhadapPasal 3 dan Pasal 28

117/PMK.02/2005

Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Sudsidi Listrik Tahun Anggaran 2005

• Ditetapkan: 29 Nov 2005
• Diundangkan: 29 Nov 2005

Relevan terhadapPasal 4

Kpres 103 TAHUN 2001

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

• Ditetapkan: 13 Sep 2001
• Diundangkan: 13 Sep 2001

PP 21 TAHUN 2004

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Kementerian Negara/Lembaga

• Ditetapkan: 05 Agu 2004
• Diundangkan: 05 Agu 2004

Relevan terhadapPasal 17

80/PMK.05/2007

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar...

• Ditetapkan: 18 Jul 2007
• Diundangkan: 18 Jul 2007

PP 75 TAHUN 2005

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

• Ditetapkan: 30 Des 2005
• Diundangkan: 30 Des 2005

Relevan terhadapPasal 2 dan Pasal 6

PP 24 TAHUN ~1996

Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Cukai.

• Ditetapkan: 02 Apr 1996
• Diundangkan: 02 Apr 1996

Relevan terhadapPasal 4 dan Pasal 6

UU 20 TAHUN 1997

Penerimaan Negara Bukan Pajak

• Ditetapkan: 23 Nov 1997
• Diundangkan: 23 Nov 1997

Relevan terhadapPasal 2