JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 934 hasil yang relevan dengan "pengelolaan keuangan publik berbasis data "
Dalam 0.015 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
KEGIATAN USAHA | PELAKSANAAN
PP 23 TAHUN 2010

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

  • Ditetapkan: 01 Feb 2010
  • Diundangkan: 01 Feb 2010

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BENDA BERHARGA | PENETAPAN STATUS
184/PMK.06/2009

Tata Cara Penetapan Status Penggunaan dan Penjualan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam.

  • Ditetapkan: 16 Nov 2009
  • Diundangkan: 16 Nov 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
41/PUU-XI/2013

Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 terhadap UUD 1945...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TATACARA PENARIKAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    151/PMK.05/2011

    Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

    • Ditetapkan: 12 Sep 2011
    • Diundangkan: 12 Sep 2011

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENERIMAAN NEGARA | PENATAUSAHAAN
    249/PMK.05/2010

    Penatausahaan Penerimaan Negara dalam Mata Uang Asing.

    • Ditetapkan: 27 Des 2010
    • Diundangkan: 27 Des 2010

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | GURU DAN DOSEN
    101/PMK.05/2010

    Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor.

    • Ditetapkan: 12 Mei 2010
    • Diundangkan: 12 Mei 2010

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
    PP 90 TAHUN 2010

    Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

    • Ditetapkan: 27 Des 2010
    • Diundangkan: 27 Des 2010

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    MINYAK DAN GAS BUMI | REKENING
    113/PMK.02/2009

    Rekening Minyak dan Gas Bumi.

    • Ditetapkan: 23 Jun 2009
    • Diundangkan: 23 Jun 2009

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    143/PUU-VII/2009

    Pengujian UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara [Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12]

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA
      62/PMK.04/2011

      Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara.

      • Ditetapkan: 30 Mar 2011
      • Diundangkan: 30 Mar 2011

      Relevan terhadap

      • 1
      • ...
      • 89
      • 90
      • 91
      • ...
      • 94

      Loading...
      Quick Look - ??
      • pengelolaan anggaran transparan...
      • analisis data keuangan publik...
      • efisiensi penggunaan anggaran...
      • sistem informasi keuangan negara...
      • akuntabilitas dan pelaporan keuangan...