JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15273 (Release-26)

    Ditemukan 2.071 hasil yang relevan dengan "model prediktif untuk anggaran negara "
    Dalam 0.016 detik
    Thumbnail
    BIDANG PERBENDAHARAAN | BAGAN AKUN STANDAR
    214/PMK.05/2013

    Bagan Akun Standar.

    • Ditetapkan: 31 Des 2013
    • Diundangkan: 31 Des 2013

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PT TASPEN | PEGAWAI NEGERI SIPIL
    25/PMK.02/2013

    Tata Cara Perhitungan, Pengakuan, dan Pembayaran Unfunded Past Service Liability Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil yang Dilaksanakan oleh...

    • Ditetapkan: 16 Jan 2013
    • Diundangkan: 16 Jan 2013

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    BIDANG KEKAYAAN NEGARA | PENYERTAAN MODAL NEGARA
    PP 112 TAHUN 2012

    Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Industri Kapal Indonesia.

    • Ditetapkan: 24 Des 2012
    • Diundangkan: 24 Des 2012

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    TAHUN ANGGARAN 2014 | BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
    118/PMK.011/2014

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor untuk Tahun Anggaran 2014.

    • Ditetapkan: 16 Jun 2014
    • Diundangkan: 16 Jun 2014

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | TAHUN ANGGARAN 2013
    195/PMK.07/2012

    Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2013.

    • Ditetapkan: 10 Des 2012
    • Diundangkan: 10 Des 2012

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH | IMPOR BARANG DAN BAHAN
    49/PMK.011/2013

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Resin Berupa Alkyd Resin, Unsaturated Polyester Resin, Amino Resin, Pigment...

    • Ditetapkan: 11 Mar 2013
    • Diundangkan: 11 Mar 2013

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    BIDANG UMUM | IMPOR BARANG DAN BAHAN
    61/PMK.011/2013

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Tinta Khusus (Toner) untuk Tahun Anggaran 2013.

    • Ditetapkan: 11 Mar 2013
    • Diundangkan: 11 Mar 2013

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    TAHUN ANGGARAN 2016 | INDUSTRI TERTENTU
    273/PMK.010/2015

    Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2016.

    • Ditetapkan: 31 Des 2015
    • Diundangkan: 13 Jan 2016

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    KEMENTERIAN KEUANGAN | PERUBAHAN KETIGA
    45/PMK.01/2015

    Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan ...

    • Ditetapkan: 11 Mar 2015
    • Diundangkan: 11 Mar 2015
    Thumbnail
    PEMUKIMAN | PERUMAHAN
    PP 14 TAHUN 2016

    Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

    • Ditetapkan: 25 Mei 2016
    • Diundangkan: 27 Mei 2016

    Relevan terhadap dan

    • 1
    • ...
    • 90
    • 91
    • 92
    • ...
    • 208
    Quick Look - ??