JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 928 hasil yang relevan dengan "transparansi dalam penerimaan pajak dan penggunaan anggaran "
Dalam 0.025 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BARANG/JASA | PEDOMAN PELAKSANAAN
Kpres 80 TAHUN 2003

Pedoman Pelaksanaa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

  • Ditetapkan: 03 Nov 2003
  • Diundangkan: 03 Nov 2003

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
143/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara [Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12]

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM UMUM
    19/PUU-VIII/2010

    Pengujian UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [Pasal 113 ayat (2)]

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI | JENIS DAN TARIF
      PP 36 TAHUN 2008

      Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

      • Ditetapkan: 19 Mei 2008
      • Diundangkan: 19 Mei 2008

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PENGELUARAN | BARANG KENA CUKAI
      235/PMK.04/2009

      Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai.

      • Ditetapkan: 30 Des 2009
      • Diundangkan: 30 Des 2009
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      ORGANISASI | DEPARTEMEN KEUANGAN
      76/PMK.01/2009

      Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Departemen Keuangan.

      • Ditetapkan: 21 Apr 2009
      • Diundangkan: 21 Apr 2009
      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      144/PUU-VII/2009

      Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 16 ayat (1)]

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        RENCANA KERJA DAN ANGGARAN | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
        PP 21 TAHUN 2004

        Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Kementerian Negara/Lembaga

        • Ditetapkan: 05 Agu 2004
        • Diundangkan: 05 Agu 2004

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
        UU 20 TAHUN 1997

        Penerimaan Negara Bukan Pajak

        • Ditetapkan: 23 Nov 1997
        • Diundangkan: 23 Nov 1997

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | BIDANG ANGGARAN
        PP 22 TAHUN 1997

        Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

        • Ditetapkan: 07 Jul 1997
        • Diundangkan: 07 Jul 1997
        • 1
        • ...
        • 91
        • 92
        • 93

        Loading...
        Quick Look - ??
        • transparansi penerimaan pajak...
        • akuntabilitas penggunaan anggaran...
        • pelaporan keuangan publik...
        • keterbukaan informasi fiskal...
        • pengawasan dana pemerintah...