JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 936 hasil yang relevan dengan "Program pengelolaan utang yang bertanggung jawab "
Dalam 0.036 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM UMUM
19/PUU-VIII/2010

Pengujian UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [Pasal 113 ayat (2)]

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    144/PUU-VII/2009

    Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 16 ayat (1)]

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      STANDAR REVIU | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
      41/PMK.09/2010

      Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

      • Ditetapkan: 22 Feb 2010
      • Diundangkan: 22 Feb 2010
      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      143/PUU-VII/2009

      Pengujian UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara [Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12]

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | SISTEM KLASIFIKASI BARANG
        213/PMK.011/2011

        Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.

        • Ditetapkan: 14 Des 2011
        • Diundangkan: 14 Des 2011
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | SISTEM INFORMASI
        PP 56 TAHUN 2005

        Sistem Informasi Keuangan Daerah

        • Ditetapkan: 09 Des 2005
        • Diundangkan: 09 Des 2005

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        128/PUU-VII/2009

        Pengujian UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan [Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), (7), Pasal 17 ayat (2), huruf a, c, d...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          LINGKUNGAN HIDUP | PENGELOLAAN
          UU 23 TAHUN 1997

          Pengelolaan Lingkungan Hidup.

          • Ditetapkan: 19 Sep 1997

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          KEUANGAN | PERIMBANGAN
          UU 25 TAHUN 1999

          Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

          • Ditetapkan: 17 Mei 1999
          • Diundangkan: 17 Mei 1999
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          RUMAH SUSUN SEDERHANA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          UU 16 TAHUN 1985

          Rumah Susun

          • Ditetapkan: 31 Des 1985
          • Diundangkan: 31 Des 1985

          Relevan terhadap

          • 1
          • ...
          • 92
          • 93
          • 94

          Loading...
          Quick Look - ??
          • Program pengelolaan utang berkelanjutan...
          • kebijakan fiskal yang bertanggung jawab...
          • strategi pengelolaan utang publik...
          • transparansi dalam pengelolaan utang...
          • dampak utang terhadap pertumbuhan ekonomi...