JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 953 hasil yang relevan dengan "dampak pajak baru pada ekonomi "
Dalam 0.018 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
144/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 16 ayat (1)]

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    FISKAL LUAR NEGERI | PENGECUALIAN
    391/KMK.04/2000

    Pelabuhan atau Tempat Pemberangkatan Ke Ln dalam Daerah Kerjasama Ekonomi Sub Regional Asean yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pembayaran Pph Orang Pri...

    • Ditetapkan: 14 Sep 2000
    • Diundangkan: 14 Sep 2000

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    RENCANA KERJA DAN ANGGARAN | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
    PP 21 TAHUN 2004

    Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Kementerian Negara/Lembaga

    • Ditetapkan: 05 Agu 2004
    • Diundangkan: 05 Agu 2004

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
    UU 20 TAHUN 1997

    Penerimaan Negara Bukan Pajak

    • Ditetapkan: 23 Nov 1997
    • Diundangkan: 23 Nov 1997

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    SUMBER DAYA | KAWASAN HUTAN
    PP 51 TAHUN 1998

    Provisi Sumber Daya Hutan

    • Ditetapkan: 20 Apr 1998
    • Diundangkan: 20 Apr 1998
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KEUANGAN | PERIMBANGAN
    UU 25 TAHUN 1999

    Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

    • Ditetapkan: 17 Mei 1999
    • Diundangkan: 17 Mei 1999
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | BIDANG ANGGARAN
    PP 22 TAHUN 1997

    Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

    • Ditetapkan: 07 Jul 1997
    • Diundangkan: 07 Jul 1997
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEMBAYARAN | TANAH DAN BANGUNAN
    PP 48 TAHUN 1994

    Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

    • Ditetapkan: 27 Des 1994
    • Diundangkan: 27 Des 1994

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    LINGKUNGAN HIDUP | PENGELOLAAN
    UU 23 TAHUN 1997

    Pengelolaan Lingkungan Hidup.

    • Ditetapkan: 19 Sep 1997

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PAJAK PENGHASILAN | TAHUN BERJALAN
    PP 47 TAHUN 1994

    Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

    • Ditetapkan: 27 Des 1994
    • Diundangkan: 27 Des 1994

    Relevan terhadap, , dan

    • 1
    • ...
    • 92
    • 93
    • 94
    • 95
    • 96

    Loading...
    Quick Look - ??
    • dampak pajak baru terhadap investasi...
    • analisis pajak baru dan pertumbuhan ekonomi...
    • kebijakan fiskal dan dampaknya pada sektor publik...
    • reformasi pajak dan daya saing industri...
    • peran kementerian keuangan dalam perubahan pajak ekonomi...