SE SE-10/PJ.51/1995

Pengenaan Ppn Bm atas Bkp yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor (Seri Ppn 9-95)

SE SE-10/BC/1995

Tata Laksana Perlakuan Pungutan Negara Terhadap Pengeluaran Barang Jadi Elektronika Hasil Olahan Perusahaan Pengolahan di Kawasan Berikat (Ppdkb) Ke D ...

UU 10 TAHUN 1995

Kepabeanan

• Ditetapkan: 30 Dec 1995
• Diundangkan: 29 Dec 1995

10/KMK.01/UP.11/1996

Mutasi Para Pejabat Eselon Iii di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

• Ditetapkan: 10 Jan 1996
• Diundangkan: 10 Jan 1996

10/KMK.016/1998

Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) Pt. Survai Udara Penas ...

• Ditetapkan: 16 Jan 1998
• Diundangkan: 16 Jan 1998

PP 10 TAHUN 1998

Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri Ke dalam Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt. Angkasa Pura Ii ...

• Ditetapkan: 09 Feb 1998
• Diundangkan: 09 Feb 1998

10/KMK.05/2000

Pencabutan Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (Pkb) Merangkap Pengusaha di Kawasan Berikat (Pdkb) atas Nama Pt Asia Pramulia yang Berlokasi di ...

• Ditetapkan: 03 Jan 2000
• Diundangkan: 03 Jan 2000

10/KMK.04/2001

Pemberian dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan atas Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena ...

• Ditetapkan: 12 Jan 2001
• Diundangkan: 12 Jan 2001

UU 10 TAHUN 2001

Pembentukan Kota Tasikmalaya.

• Ditetapkan: 21 Jun 2001
• Diundangkan: 21 Jun 2001

10/KMK.01/2002

Perubahan Lampiran Kepmenkeu No.97/KMK.05/2000 tentang Keringanan Bea Masuk atas Impor Bahan Baku untuk Pembuatan Komponen Kenderaan Bermotor ...

• Ditetapkan: 25 Jan 2002
• Diundangkan: 25 Jan 2002