JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 1.024 hasil yang relevan dengan "monitoring dan evaluasi program belanja "
Dalam 0.023 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
TATA CARA | REVISI ANGGARAN
69/PMK.02/2010

Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2010.

  • Ditetapkan: 23 Mar 2010
  • Diundangkan: 23 Mar 2010

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
57/PUU-VIII/2010

Uji Materiil atas UU No.2 tahun 2010 tentang Perubahan atas UU No. 47 Tahun 2009 tentang APBN terhadap UUD 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    64/PUU-XI/2013

    Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194...

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BENDAHARA UMUM NEGARA | ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
      165/PMK.02/2011

      Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya (Ba 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian ...

      • Ditetapkan: 17 Okt 2011
      • Diundangkan: 17 Okt 2011

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      63/PUU-XIV/2016

      Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, dan pasal ayat (2...

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        13/PUU-X/2012

        Permohonan Pengujian UU No. 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 [Pasal 7 ayat (4), Penjelasan pasal 7 aya...

          Relevan terhadap, , dan

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          PEMBIAYAAN | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
          PP 56 TAHUN 2011

          Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

          • Ditetapkan: 22 Des 2011
          • Diundangkan: 22 Des 2011

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          HUKUM KEUANGAN NEGARA
          102/PUU/XVI/2018

          Uji Materiil atas Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) te...

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            BIDANG ANGGARAN | PENGESAHAN DOKUMEN
            247/PMK.02/2012

            Tata Cara Perencanaan, Penetapan Alokasi, dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara.

            • Ditetapkan: 28 Des 2012
            • Diundangkan: 28 Des 2012

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH | STANDAR KOMPETENSI
            171/PMK.07/2015

            Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah

            • Ditetapkan: 09 Sep 2015
            • Diundangkan: 09 Sep 2015
            • 1
            • ...
            • 95
            • 96
            • 97
            • ...
            • 103

            Loading...
            Quick Look - ??
            • monitoring dan evaluasi program anggaran...
            • analisis efektivitas belanja publik...
            • pengukuran kinerja program keuangan...
            • strategi pelaporan keuangan transparan...
            • pemantauan penggunaan anggaran kementerian...