Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
Relevan terhadap, , dan
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 18 Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran
Relevan terhadap
Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak
Relevan terhadap
Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Relevan terhadap dan
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus
Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator)