JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 188 hasil yang relevan dengan "PPh Pasal 22 "
Dalam 0.01 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMUNGUT | PENUNJUKAN
254/KMK.03/2001

Penunjukan Pemungut Pph Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan Serta Tatacara Penyetoran dan Pelaporannya

  • Ditetapkan: 30 Apr 2001
  • Diundangkan: 30 Apr 2001
Thumbnail
PEMBEBASAN | TEATER IMAX KEONG EMAS
292/KMK.05/1993

Pembebasan Bea Masuk dan Ppn Serta Pph Pasal 22 Impor Tidak Dipungut atas Pemasukan Cadang Peralatan Teater Imax Keong Emas Taman Mini Indonesia Indah...

  • Ditetapkan: 27 Feb 1993
  • Diundangkan: 27 Feb 1993
Thumbnail
PEMBEBASAN | BEA MASUK
249/KMK.01/1994

Pembebasan Bea Masuk, Ppn dan Pph Pasal 22 Tidak Dipungut atas Impor 100.000 Ton Minyak Goreng (Palm Oil) Hs.1511.90.000 oleh Badan Urusan Logistik (B...

  • Ditetapkan: 21 Jun 1994
  • Diundangkan: 21 Jun 1994
Thumbnail
BEA MASUK | PATI TAPIOKA
454/KMK.01/1994

Pembebasan Bea Masuk Serta Ppn dan Pph Pasal 22 Tidak Dipungut atas Impor 100.000 Ton Pati Tapioka Pos Tarip 1108.14.900 oleh Badan Urusan Logistik (B...

  • Ditetapkan: 07 Sep 1994
  • Diundangkan: 07 Sep 1994
Thumbnail
PEMBEBASAN | KACANG KEDELE
496/KMK.01/1994

Pembebasan Bea Masuk Serta Ppn dan Pph Pasal 22 Tidak Dipu - Ngut atas Impor 100.000 Ton Kedele Campur Pos Tarip 1201.00. 500 oleh Badan Urusan Logist...

  • Ditetapkan: 10 Okt 1994
  • Diundangkan: 10 Okt 1994
Thumbnail
BEA MASUK | PEMBEBASAN
519/KMK.01/1994

Pembebasan Bea Masuk Serta Ppn dan Pph Pasal 22 Tidak Dipungut atas Impor 20.000 Ton Serat Goni Mentah yang Termasuk Pos Tarip 5303.10.000 oleh Badan ...

  • Ditetapkan: 13 Okt 1994
  • Diundangkan: 13 Okt 1994
Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMUNGUT | PPH PASAL 22
392/KMK.03/2001

Perubahan atas Kepmenkeu No. 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Pph Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan Serta Tatacara Penyetoran dan Pelap...

  • Ditetapkan: 04 Jul 2001
  • Diundangkan: 04 Jul 2001
Thumbnail
PAJAK PENGHASILAN | PERDAGANGAN
PMK 37 TAHUN 2025

Penunjukan Pihak lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pi...

  • Ditetapkan: 11 Jun 2025
  • Diundangkan: 14 Jul 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PEMERINTAH PUSAT | KEBIJAKAN AKUNTANSI
PMK 100 TAHUN 2025

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

  • Ditetapkan: 23 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
APBN | RINCIAN
PERPRES 206 TAHUN 2024

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

  • Ditetapkan: 31 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • ...
  • 19

Loading...
Quick Look - ??
  • PPh Pasal 22...
  • Pajak Perdagangan dan Tarif PPh...
  • PPh untuk Impor Barang...
  • Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan...
  • Laporan dan Pembayaran PPh Pasal 22...