JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 104 hasil yang relevan dengan "Penerimaan Pajak yang Efisien "
Dalam 0.012 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
PMK 46 TAHUN 2024

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.02/2023 tentang Mekanisme Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pelayanan Keimigrasian y...

  • Ditetapkan: 03 Jul 2024
  • Diundangkan: 05 Jul 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
PMK 4 TAHUN 2024

Tata Cara Perencanaan, Pengalokasian, Pencairan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Anggaran yang Bersumber dari Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Mi...

  • Ditetapkan: 12 Jan 2024
  • Diundangkan: 16 Jan 2024
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PNBP
PP 18 TAHUN 2025

Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara

  • Ditetapkan: 11 Apr 2025
  • Diundangkan: 11 Apr 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
TARIF PNBP | BIDANG PAJAK | BIDANG ANGGARAN
PP 15 TAHUN 2022

Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara

  • Ditetapkan: 11 Apr 2022
  • Diundangkan: 04 Nov 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
INSTANSI VERTIKAL | DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
184/PMK.01/2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak

  • Ditetapkan: 18 Nov 2020
  • Diundangkan: 23 Nov 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
PER-21/PB/2020

Mekanisme Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak Secara Elektronik

  • Ditetapkan: 27 Okt 2020
  • Diundangkan: 27 Okt 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
INFRASTRUKTUR | DANA JAMINAN | INFRASTRUKTUR
125/PMK.08/2017

Tata Cara Pengelolaan Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah.

  • Ditetapkan: 18 Sep 2017
  • Diundangkan: 18 Sep 2017

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
PMK 58 TAHUN 2023

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 Tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

  • Ditetapkan: 26 Mei 2023
  • Diundangkan: 29 Mei 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
202/PMK.05/2022

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum

  • Ditetapkan: 19 Des 2022
  • Diundangkan: 20 Des 2022

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
PP 44 TAHUN 2025

Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak

  • Ditetapkan: 19 Sep 2025
  • Diundangkan: 19 Sep 2025

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • ...
  • 11

Loading...
Quick Look - ??
  • Penerimaan pajak yang maksimal...
  • Strategi efisiensi pajak...
  • Pengelolaan penerimaan negara...
  • Sistem informasi perpajakan...
  • Kebijakan fiskal berkelanjutan...