JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 489 hasil yang relevan dengan "analisis biaya-manfaat program daerah "
Dalam 0.019 detik
Thumbnail
TATA CARA | IURAN PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN
PMK 26 TAHUN 2025

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Dana Awal dan Akumulasi Iuran Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

  • Ditetapkan: 14 Apr 2025
  • Diundangkan: 17 Apr 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
148/PMK.02/2021

Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Dana Awal dan Akumulasi Iuran Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

  • Ditetapkan: 25 Okt 2021
  • Diundangkan: 26 Okt 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
INFRASTRUKTUR | BADAN USAHA | PEMBERIAN DUKUNGAN
220/PMK.08/2022

Dukungan Pemerintah untuk Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Serta Pembiayaan Kreatif Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Infrastruktur di Ibu Ko...

  • Ditetapkan: 30 Des 2022
  • Diundangkan: 30 Des 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
PEMANTAUAN DAN EVALUASI | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
PMK 140 TAHUN 2024

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pendanaan Desentralisasi

  • Ditetapkan: 31 Des 2024
  • Diundangkan: 31 Des 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PEMERINTAH PUSAT | KEBIJAKAN AKUNTANSI
PMK 100 TAHUN 2025

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

  • Ditetapkan: 23 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap dan

Thumbnail
KMK 768/KM.1/2024

Jadwal Retensi Arsip Substantif Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 23 Des 2024
  • Diundangkan: 23 Des 2024

Relevan terhadap dan

Thumbnail
COVID 19 DAN PEN | PROGRAM PEN | KARTU PRAKERJA
PERPRES 36 TAHUN 2020

Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

  • Ditetapkan: 26 Feb 2020
  • Diundangkan: 28 Feb 2020
  • Konsolidasi

Relevan terhadap dan

Thumbnail
BMN | BARANG MILIK NEGARA | PENGGUNAAN
PMK 40 TAHUN 2024

Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara

  • Ditetapkan: 21 Jun 2024
  • Diundangkan: 02 Jul 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN
PP 6 TAHUN 2025

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

  • Ditetapkan: 07 Feb 2025
  • Diundangkan: 07 Feb 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
PP 1 TAHUN 2024

Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional

  • Ditetapkan: 02 Jan 2024
  • Diundangkan: 02 Jan 2024

Relevan terhadap, , dan

  • 1
  • 2
  • ...
  • 49

Loading...
Quick Look - ??
  • analisis biaya-manfaat program pembangunan daerah...
  • evaluasi efektivitas anggaran pemerintah daerah...
  • pengukuran dampak sosial ekonomi program...
  • manajemen risiko dan keuntungan investasi publik...
  • strategi peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah...