Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
Relevan terhadap
Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Relevan terhadap
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat
Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara
Relevan terhadap
Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral
Relevan terhadap
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Relevan terhadap dan
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional
Relevan terhadap
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus
Relevan terhadap
Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Relevan terhadap dan