JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 330 hasil yang relevan dengan "ancaman siber terhadap infrastruktur keuangan "
Dalam 0.025 detik
Thumbnail
STANDAR BIAYA KELUARAN | KEUANGAN NEGARA
PMK 3 TAHUN 2026

Standar Biaya Keluaran dalam Penganggaran Kementerian Negara/Lembaga

  • Ditetapkan: 26 Jan 2026
  • Diundangkan: 09 Feb 2026

Relevan terhadap

Thumbnail
PENYELENGGARAAN | SISTEM
PP 71 TAHUN 2019

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

  • Ditetapkan: 04 Okt 2019
  • Diundangkan: 04 Okt 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN | PRODUK UBIN KERAMIK
PMK 14 TAHUN 2025

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Ubin Keramik

  • Ditetapkan: 04 Feb 2025
  • Diundangkan: 18 Feb 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN | BIDANG FISKAL
PMK 8 TAHUN 2025

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Wol Terak (Slag Wool) dan Wol Batuan (Rock Wool)

  • Ditetapkan: 24 Jan 2025
  • Diundangkan: 10 Feb 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
PEMERINTAH PUSAT | KEBIJAKAN AKUNTANSI
PMK 100 TAHUN 2025

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

  • Ditetapkan: 23 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
PERPRES 118 TAHUN 2025

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

  • Ditetapkan: 28 Nov 2025
  • Diundangkan: 28 Nov 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
ANGGARAN | APBN
UU 17 TAHUN 2025

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

  • Ditetapkan: 22 Okt 2025
  • Diundangkan: 22 Okt 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
APBN | APBN | RINCIAN
PERPRES 201 TAHUN 2024

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

  • Ditetapkan: 30 Nov 2024
  • Diundangkan: 30 Nov 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
PENGENAAN BEA MASUK | EXPANSIBLE POLYSTYRENE
PMK 29 TAHUN 2025

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Expansible Polystyrene

  • Ditetapkan: 05 Mei 2025
  • Diundangkan: 14 Mei 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI | BIDANG PERBENDAHARAAN
171/PMK.05/2021

Pelaksanaan Sistem Sakti

  • Ditetapkan: 25 Nov 2021
  • Diundangkan: 29 Nov 2021
  • Konsolidasi

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • ...
  • 33

Loading...
Quick Look - ??
  • ancaman siber infrastruktur keuangan...
  • perlindungan data keuangan...
  • keamanan siber sektor perbankan...
  • upaya mitigasi risiko siber...
  • kebijakan perlindungan infrastruktur kritis...