JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 22 hasil yang relevan dengan "aspek hukum kepailitan "
Dalam 0.029 detik
Thumbnail
LELANG | PETUNJUK
PMK 122 TAHUN 2023

Petunjuk Pelaksanaan Lelang

  • Ditetapkan: 21 Nov 2023
  • Diundangkan: 23 Nov 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG ANGGARAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
PERPRES 52 TAHUN 2023

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024

  • Ditetapkan: 09 Sep 2023
  • Diundangkan: 09 Sep 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
24/PUU-XIX/2021

Pengujian Undang-UndangNomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Rep...

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    23/PUU-XIX/2021

    Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Rep...

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      50/PUU-XIII/2015

      Pengujian UU no 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        41/PUU-XVIII/2020

        Uji materi Pasal 2 ayat (6) dan pasal 32 ayat (2) UU Ketentuan Umum Perpajakan

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          62/PUU-XI/2013

          Pengujian UU Nomor 17/2003

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
            42/PUU-XVIII/2020

            Pengujian Formil dan Pengujian Materiil Lampiran UU 2/2020 tentang Penetapan Peraturan Perpu 1/2020 Menjadi Undang-Undang [Ps 1, Ps 2 ayat (1) huruf ...

              Relevan terhadap

              Thumbnail
              PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
              43/PUU-XVIII/2020

              Uji Formil dan Uji Materi Pasal 2 dan Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penan...

                Relevan terhadap

                Thumbnail
                HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
                75/PUU-XVIII/2020

                Pengujian Formil dan Materiil (Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat (12), Pasal 27 dan Pasal 28 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan ...

                  Relevan terhadap

                  • 1
                  • 2
                  • 3

                  Loading...
                  Quick Look - ??
                  • kepailitan perusahaan...
                  • proses restrukturisasi utang...
                  • perlindungan kreditur...
                  • langkah hukum dalam kepailitan...
                  • sistem pendaftaran kepailitan...