8/PMK.06/2023

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyelenggara Lelang

• Ditetapkan: 31 Jan 2023
• Diundangkan: 03 Feb 2023

Relevan terhadapPasal 1

PMK 171 TAHUN 2023

Tata Cara Pengelolaan Aset pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

• Ditetapkan: 29 Des 2023
• Diundangkan: 29 Des 2023

Relevan terhadapMemutuskan

PP 27 TAHUN 2023

Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara

• Ditetapkan: 15 Mei 2023
• Diundangkan: 15 Mei 2023

Relevan terhadapPasal 13

197/KMK.010/2021

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2022

• Ditetapkan: 19 Mei 2021
• Diundangkan: 19 Mei 2021

Relevan terhadapMemutuskan

229/KMK.010/2020

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2021

• Ditetapkan: 11 Mei 2020
• Diundangkan: 11 Mei 2020

Relevan terhadapMemutuskan

196/PMK.01/2019

Pedoman Kearsipan di Lingkungan Kementerian Keuangan.

• Ditetapkan: 20 Des 2019
• Diundangkan: 23 Des 2019

UU 8 TAHUN 2010

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

• Ditetapkan: 22 Okt 2010
• Diundangkan: 22 Okt 2010

Relevan terhadapMemutuskan

PP 38 TAHUN 2007

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

• Ditetapkan: 09 Jul 2007
• Diundangkan: 09 Jul 2007

Relevan terhadapPasal 23

156/PMK.06/2017

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Balai Lelang.

• Ditetapkan: 06 Nov 2017
• Diundangkan: 06 Nov 2017

Relevan terhadapPasal 1

45/PMK.06/2013

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Balai Lelang.

• Ditetapkan: 05 Mar 2013
• Diundangkan: 05 Mar 2013

Relevan terhadapPasal 1