Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
Relevan terhadap
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Relevan terhadap
Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.